Habis Lebaran, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Tertibkan PBM

Wim Hutajulu (paling kiri). (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berencana menertibkan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang tak lagi memiliki aktivitas di pelabuhan tersebut.

"Saat jumlah PBM yang terdaftar di Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 127 PBM, namun yang aktif hanya 64," ujar Kasie Lalu Lintas Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Wim Hutajulu, usai acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah "Melalui Sosialisasi Peraturan Pemerintah ALFI/ILFA DKI Berharap Keberpihakan Pemerintah Pada Dunia Usaha" di Klub Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (25/4/2019).

Untuk mengatasi hal ini, lanjut dia, pada Mei atau Juni tahun ini pihaknya akan menandatangi memorandum of understanding (MoU) dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan PBM-PBM yang sudah tidak aktif tersebut, karena izin PBM-PBM itu dikeluarkan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

"Jumlah 127 PBM sebenarnya terlalu banyak untuk Pelabuhan Tanjung Priok, karena kebutuhan pelabuhan hanya 80-90 PBM. Karena itu nanti kita periksa apakah izin yang tidak aktif itu masih berlaku atau tidak, dan apakah masih mungkin aktif kembali atau tidak. Kalau tidak, kita coret dan kita rekrut penggantinya untuk menuhi kuota," imbuhnya.

Wim memastikan bahwa penertiban akan dilakukan setelah lebaran, dan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, karena PBM yang tidak aktif tersebut terlebih dulu akan diberi Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3.

"Jika peringatan ketiga tidak juga diindahkan, baru kita eksekusi," katanya.

Wim juga mengatakan, setelah menertibkan PBM, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok juga akan menertibkan JPT (Jasa Pengurusan Transportasi), karena dari ratusan JPT yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, hanya 40 yang terdaftar.

"Jadi, penertiban PBM kami anggap sebagai pilot project. Jika ini berhasil, penertiban diperluas dengan menertibkan JPT," imbuhnya.

Sekretaris Umum.DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, mengakui kalau dari 149 JPT yang bergabung dalam irganisasinya, yang terdaftar di Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok hanya 40 perusahaan.

"Ini terkait masalah mentalitas, karena pengusaha di negara kita kan memang begitu; harus ada sesuatu, baru melakukannya," kata dia

Meski demikian diakui, selain dari pihaknya kurang ada dorongan, dari pihak Otoritas Pelabuhan pun kurang imbauan.

Ketika dimintai tanggapannya tentang rencana otoritas menertibkan JPT, Adil mengatakan tak masalah.

"Tapi ALFI tentu akan mendorong JPT-JPT itu agar segera mendaftarkan diri,' tegasnya. (man)