Gunakan Buzzer, Amien Rais Cap Pemerintahan Jokowi Rezim Gagal

Amien Rais. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Kritik terhadap pemerintahan Jokowi pasca rilis data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang membongkar bahwa pemerintah menggunakan dana APBN untuk membiayai para buzzer, Kamis (20/8/2020), terus membanjir.

Teranyar, kritik datang dari Bapak Reformasi Amien Rais.

Melalui akun Twitter-nya, @Amien__Rais, pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencap pemerintahan Jokowi sebagai rezim gagal, karena menggunakan buzzer untuk mendistribusikan informasi menyesatkan.

Begini katanya, Sabtu (22/8/2020):

"Dengan menggunakan buzzer untuk mendistribusikan informasi yang menyesatkan, pertanda rezim @jokowi gagal menciptakan informasi yang harmonis. Rezim gagal!"

Seperti diketahui, saat menggelar diskusi bertajuk “Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Miliar Anggaran Influencer?”, Kamis (20/8/2020), Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir data bahwa pihaknya menemukan data adanya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pengadaan program dan jasa melalui aktivitas digital, termasuk bagi influencer alias buzzer. Totalnya mencapai Rp1,29 triliun.

Peneliti ICW Egi Primayogha menerangkan, data itu didapat dari hasil penelusuran tentang data pengadaan program dan jasa di 34 kementerian, lembaga, kejaksaan dan Polri pada 14-18 Agustus 2020 melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kata kunci yang digunakan untuk penelusuran adalah media sosial/social media, influencer, key opinion leader, komunikasi, dan Youtube.

“Jika ditelusuri berdasarkan kata kunci, aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial,” jelas Egi.

Dari Rp1,29 triliun tersebut, anggaran yang digelontorkan untuk influencer (buzzer) sejak 2014 sebesar Rp90,45 miliar.

“Anggaran belanja bagi mereka (influencer) semakin marak setelah 2017, mulai ada sejak itu, dan meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujar Egi.

Secara rinci Egi menjelaskan, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp 1,29 triliun sejak 2014. Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017.

Pada 2016, anggaran untuk aktivitas digital hanya Rp 606 juta untuk 1 paket pengadaan saja, namun pada 2017, angka paketnya melonjak menjadi 24 dengan total anggaran Rp 535,9 miliar.

“Karena kami tak lihat dokumen anggaran, dan LPSE itu terbatas, maka tak menutup kemungkinan ini secara jumlah sebenarnya lebih besar. Bisa jadi lebih besar dari Rp 1,29 triliun, apalagi jika ditambah pemerintah daerah,” kata Egi.

Dari data tersebut, Egi mengatakan instansi yang paling banyak melakukan aktivitas digital adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 44 paket, disusul oleh Kementerian Keuangan dengan 17 paket, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 14 paket.

Anggaran terbesar untuk aktivitas digital justru adalah Kepolisian RI. Meski sedikit secara jumlah paket pengadaannya (12 paket) dibanding Kementerian Pariwisata, namun nilai pengadaan mencapai Rp937 miliar.

Dari temuan ini, Egi mengatakan, ICW membuat sejumlah catatan. Salah satunya adalah pemerintah telah dan akan menggelontorkan anggaran publik terkait dengan aktivitas digital. Apalagi beberapa paket pengadaan masih berjalan hingga saat ini.

Dan seperti diketahui, para buzzer/influencer kerap mengungkap hal-hal yang tidak sesuai fakta, namun diduga sesuai arahan orang yang mengkoordinir mereka yang dalam beberapa waktu belakangan ini dikenal dengan sebutan Kakak Pembina.

Contoh konkret dari sesatnya informasi yang disampaikan influencer/buzzer adalah saat sejumlah artis dibayar untuk mentrendingkan tagar #IndonesiaButuhKerja.

Tagar ini ditrendingkan untuk mendukung Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang ditolak berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh.

Akhirnya, setelah dikritik masyarakat, beberapa artis yang digunakan untuk mentrendingkan tagar itu, antara lain musisi Ardhito Pramono, meminta maaf karena tak tahu kalau tagar itu terkait dengan Omnibus Law RUU Cilaka. (rhm)