Gubernur Maluku Diminta Ciptakan Reformasi Birokrasi Tanpa Diskriminasi

Gubernur Maluku Murad Ismail [Foto:Ist]

Jakarta, Dekannews - Hakikat reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. 

Namun, menurut Adhy Fadhly, reformasi birokrasi yang dirasakan saat ini didalam Pemerintahan Provinsi Maluku yang dijabat Murad Ismail sebagai Gubernur terjadi diskriminasi dan terdapat skema balas budi. Gubernur Murad Ismail dalam memberikan pelayanan dinilai lebih mendahulukan individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan (patron client).

"Gubernur Maluku Murad Ismail harus lawan dan jauhi sanderaan patron client, maka dengan demikian akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat," pinta Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM) Adhy Fadhly, kepada dekannews.com, Kamis (25/7/2019).

Setelah 100 hari kerja, lanjut Adhy,  birokrasi Pemda Maluku masih butuh banyak pembenahan untuk bisa mengubah persepsi masyarakat dari hal negatif kepada birokrasi yang positif. Perubahan positif tersebut dalam hal kompetensi sumber daya manusia bukan merujuk pada diskriminasi dan patron client yang dapat memicu interprestasi subjektif.

"Setahu saya reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintahan Murad - Orno, tapi kenyataannya beda, dimana mantan Kadis Pariwisata Saimima dan mantan Kadis SDM Nanlohy masih tetap mendapat jabatan dalam kabinet Murad-Orno. Publik bertanya-tanya kok bisa mereka yang dinilai tidak kompeten masih tetap menjadi pilihan. Sebab dari awal setelah dilantik gubernur secara terang-terangan telah menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja beberapa kepala dinas," beber Adhy lagi.

Adhy mengimbau, untuk mengubah persepsi tersebut diperlukan pendekatan yang sistematis, konseptual, visioner dan sinergitas yang baik antara sesama instansi pemerintahan. Langkah - langkah tersebut untuk mengubah paradigma yang berorientasi kepada kekuasaan ke paradigma yang berorientasi kepada pelayanan publik.

"Indikatornya adalah tatkala ada kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini yang menjadi tantangan besar Pak Murad Ismail, maka sangat diperlukan suatu peningkatan yang nyata, sehingga bisa membuktikan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan hari ini dapat memberikan rasa percaya diri atau optimisme masyarakat disertai pelayanan publik yang makin baik dan tanpa diskriminasi kepada masyarakat," pungkas Adhy. (kir)