GL Pro 08 Minta PSI Jangan Cari Panggung dengan Membuat Kegaduhan

Ketum GL Pro 08 Jimmy CK berorasi di atas mobil komando. (Foto:/Dekan)

Jakarta, Dekannews- Gerakan Laskar (GL) Pro 08 meminta anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta jangan mencari panggung dengan membuat kegaduhan. 

Permintaan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,  Kamis (21/11/2019), dan diikuti sekitar 50 massa Ormas tersebut. 

"PSI kalau mau cari panggung jangan gitu caranya, Bos!  Carilah panggung dengan melakukan terobosan-terobosan dan melakukan sesuatu yang membuat kemajuan di DKI Jakarta!" kata Ketua Umum GL Pro 08, Jimmy CK, saat berorasi dari mobil komando. 

Aksi GL Pro 08 ini dipicu oleh tindakan dan pernyataan-pernyataan tiga anggota fraksi PSI melalui Twitter, media massa dan secara langsung saat GL Pro mendatangi fraksi itu pada 11 November 2019 silam. 

Ketiganya adalah anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo, dan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. 

Tindakan William dipersoalkan karena dia mengekspos anggaran dari KUA/PPAS 2020, antara lain anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar yang diusulkan Dinas Pendidikan, melalui Twitter pada 29 Oktober 2019 dan melalui konferensi pers pada 30 Oktober 2019. Atas tindakannya ini, William bahkan sudah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. 

Statemen Anthony dipersoalkan karena  dalam dialog di Kompas TV pada 7 November 2019, dia mengatakan kalau mereka (anggota DPRD) disuruh menyetujui pagu anggaran tanpa melihat dulu komponen-komponennya. 

Saat Jimmy dan aktivis GL Pro 08 mendatangi Fraksi PSI pada 11 November 2019 untuk meminta klarifikasi secara langsung dari Anthony, mereka ditemui William dan Justin. Keduanya menjelaskan kalau yang menyuruh mereka adalah keadaan dan sistem. 

Dalam orasinya, Jimmy meyakini kalau William sebenarnya tahu tentang masalah penganggaran, namun sengaja memanfaatkan ketidakmengertian masyarakat untuk menimbulkan kesan bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak transparan dan berniat korupsi. 

Sedang soal penjelasan William dan Justin untuk menjawab pernyataan Anthony di Kompas TV, Jimmy mengaku bingung karena seseorang dapat menolak sebuah sistem dan melawan keadaan, bukan melakukannya meski terpaksa. 

"Ini politisi-politisi macam apa? Bagaimana mereka dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya kalau terhadap sistem dan keadaan saja tidak bisa diatasi?" tanyanya. 

Ia pun mendesak kepada William, Anthony dan Justin agar memberikan penjelasan yang konkrit, masuk akal dan dapat dipahami nalar, bukan alasan yang mengada-ada. 

"Kami beri waktu sampai Senin (25/11/2019) untuk ketiganya memberikan jawaban. Jika mereka abai, kemungkinan mereka akan kami perkarakan karena sudah menjurus pada fitnah," tegasnya. 

Jimmy juga mengaku menyesalkan karena dari pertanyaan William dan Justin kepadanya dan dari jawaban-jawaban mereka atas pertanyaan yang ia ajukan kala itu, ada kesan kalau mereka ingin menyalahkan Bappeda atas kegaduhan yang terjadi, karena Bappeda lah yang mengunggah KUA/PPAS 2020 ke situs milik Pemprov DKI, yang datanya kemudian diekspos William. 

Akhirnya, Jimmy pun menilai kalau tindakan dan pernyataan William, Anthony dan Justin itu merupakan sebuah provokasi dan hasutan bagi warga Jakarta untuk menjatuhkan citra Gubernur Anies Baswedan. 

"Karena itu PSI, kami minta jangan bikin gaduh, dan jangan bikin kisruh!  Kalau Gubernur Anies memang mau korupsi, kami sebagai pendukungnya pasti ada dibarisan kalian!  Tapi kalau kalian hanya ingin memfitnahnya, kami akan datang dan datang lagi ke gedung DPRD ini!" ancamnya.

Ia juga sekali lagi mengingatkan William, Anthony dan Justin agar telah memberikan jawaban secara konkrit hingga Senin. Jika tidak, maka urusan menjadi panjang.  

Sayang, aksi yang berlangsung hingga menjelang pukul 16:00 WIB ini tidak direspon pimpinan dan anggota DPRD DKI karena mereka sedang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke daerah. (rhm)