Gibran Maju di Pilwalkot Solo, Rizal Ramli: Jokowi Offset dan Keterlaluan

Rizal Ramli. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Ekonom senior yang juga seorang aktivis pergerakan, Rizal Ramli, menilai Presiden Jokowi offset karena merestui rekomendasi DPP PDIP yang mencalonkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Solo pada Desember 2020 mendatang. 

Gibran direkomendasikan berpasangan dengan anggota Fraksi PDIP DPRD Solo, Teguh Prakoso. 

Yang lebih parah, kemungkinan tak hanya Gibran yang bertarung di Pilkada serentak yang digelar KPU tahun ini,  tapi juga mantu, ipar dan besan Jokowi. 

Sebab, menantu Jokowi, Bobby Nasution, dikabarkan akan maju di Pilwalkot Medan, Sumatera‎ Utara; sementara ipar Jokowi, Wahyu Purwanto, akan maju di Pemilihan Bupati (Pilbub) Gunung Kidung; dan besan Jokowi, Doli Sinomba Siregar, akan maju di Pilbup Bupati Tapanuli Selatan.

"Wah, Pak Jokowi offset, keterlaluan demi anak & mantu. Ndak nyangka kirain budaya Solo itu santun, tahu diri, pertimbangkan rasa & etika. Lho, kok ini anomali, vulgar?" kata ekonom itu melalui akun Twitter-nya, @RamliRizal, Sabtu (18/7/2020). 

Rizal mencuit begini untuk menanggapi cuitan @DonAdam68 yang bunyinya begini; "Pak @jokowi, sebagai rakyat saya mengusulkan untuk Pilwalkot Kota Solo dan Kota Medan sebaiknya dikeluarkan saja Keppres untuk menetapkan mereka sebagai pemenang. Bisa hemat biaya di saat pandemi ini. Catt; Bagi pejabat lain yang keluarganya ikut pilkada, silakan omnibus"

Dalam cuitannya yang lain, Rizal menegur Jokowi dengan bahasa Jawa. Begini katanya: "Waduh mas @jokowi sampun kebablasan. Kesangetan sanget kangge kepentinganipun putro lan mantu sampun nerak paugeran priyantun Solo. Solo ingkang adiluhung, ngugemi raos pangraos luhur. Menopo mboten woten malih paugeran dipun ugemi nggih, kok dipun tasak kados mekaten?"

Sebelumnya, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah lebih dulu mengkritik Presiden Jokowi karena dengan sengaja memuluskan langkah anaknya untuk maju di Pilwalkot Solo, dengan memanggil bakal calon walikota (Cawalkot) Solo yang direkomendasikan DPC PDIP Solo, yakni Achmad Purnomo yang saat ini masih menjabat  sebagai wakil walikota Solo, untuk datang ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/7/2020). 

Di situ, di Istana, Jokowi memberitahu Purnomo kalau yang mendapat rekomendasi DPP PDIP untuk menjadi bakal Cawalkot Solo adalah anaknya, Gibran, bukan dirinya. Jokowi bahkan menawarkan jabatan kepada Purnomo sebagai imbalan untuk kesediannya mundur dari pencalonan, namun Purnomo menolak usulan itu. 

"Sejak awal saya dukung hak Gibran, tapi mulai hari ini perilaku Jokowi memalukan diri. Otoritas negara dipakai untuk menekan & amputasi hak partisipasi politik rakyat. Politik jijik dan jorok. Semua KKN terpotret & terlihat di jejak digital. Bermartabatlah," kata Pigai melalui akun Twitter-nya, @NataliusPigai2, Jumat (17/7/2020).

Lebih sadis, publik bahkan kini mengulik statemen Gibran dan para pendukung Jokowi, baik yang berprofesi sebagai buzzer maupun yang berbentuk partai, karena menyerang dan mencemooh saat mantan Presiden SBY melalui Partai Demokrat, memajukan anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Cawagub di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Kala itu, SBY yang memasangkan AHY dengan pensiunan PNS DKI Sylviana Murni untuk bertarung melawan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, dituding sedang memainkan politik Dinasti, dan  mereka menilai politik dinasti dapat membunuh demokrasi. 

Mereka menyerang SBY karena salah satu lawan AHY-Sylviana, yakni pasangan Ahok-Djarot, adalah pasangan yang diusung koalisi PDIP dan yang notabene juga mereka dukung. 

Statemen mereka dulu kini berbalik bagaikan karma yang harus mereka telan. 

Pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso (Gi-Guh) diprediksi bakal menjadi calon tunggal di Pilwalkot Solo 2020, karena partai-partai yang memiliki kursi di DPRD Solo, kecuali PKS, mendukung pasangan ini. 

Ada empat fraksi di DPRD Solo, yakni PDIP, PKS, PAN-Gerindra dan Golkar-PSI. 

Gi-Guh berpotensi menjadi calon tunggal, karena kursi PKS di DPRD Solo tak cukup bagi partai ini untuk mengusung calonnya sendiri. (rhm)