FSPMI Jakarta Minta Anies Buat Perda Yang Lindungi Tenaga Kerja

Aksi unjuk rasa DPW FSPMI DKI Jakarta di Balaikota. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) yang melindungi tenaga kerja Ibukota. 

Mereka resah karena rencana pemerintah merevisi 5-6 pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diyakini akan membuat hidup mereka makin terpuruk. Apalagi karena pasal yang direvisi menyangkut masalah pesangon yang akan dihapus, pekerja magang yang juga akan dihapus,  namun akan mempanjang kontrak sistem outsourcing yang selama ini hanya berlaku tiga tahun. 

"Secara organisasi, FSMPI menolak rencana pemerintah merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan karena hanya akan mengebiri kepentingan buruh, dan membuat kami makin sulit untuk sejahtera," kata Sekjen DPW FSPMI DKI Jakarta, Tuwarno, di sela-sela aksi unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019). 

Massa FSPMI DKI yang berjumlah lebih dari 100 orang, tiba di lokasi sekitar pukul 11:00 WIB, dan berorasi dengan menggunakan mobil komando di depan pintu gerbang Balaikota yang ditutup. 

Aksi ini dijaga ketat oleh polisi dan petugas pengamanan dalam (Pamdal) Balaikota.

DPW FSPMI DKI Jakarta merasa perlu untuk meminta Anies membuatkan Perda, karena dalam kontrak politik yang mereka tandatangani pada saat kampanye Pilkada Jakarta 2017, Anies berjanji akan menghapus outsourcing dan tenaga kontrak, serta berjanji akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju dan bahagia warganya. 

"Karena itu, hari ini kami datang untuk memberikan support kepada Pak Anies agar segera melakukan hal-hal yang dapat melindungi pekerja. Permintaan agar Pak Anies membuat Perda, juga kita sampaikan dalam surat terbuka yang sudah kami siapkan," katanya. 

Tuwarno yakin Perda buatan Anies itu akan mampu memprotek para buruh jika UU Nomor 13 Tahun 2003 yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2019, benar-benar telah direvisi. 

Ketika diingatkan bahwa kedudukan UU lebih tinggi dari Perda, Tuwarno mengingatkan bahwa Perda yang diterbitkan Pemprov Aceh kedudukannya bisa di atas PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

"Sekarang ini kan tinggal apakah Gubernur berani atau tidak. Gubernur kan tinggal koordinasi saja dengan take holder terkait," katanya. 

Sedikitnya 10 perwakilan massa, termasuk Tuwarno,  diterima dua pejabat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), yakni Kasubid Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial, Soni Triwibawa; dan Kabid Kewaspadaan Dini, Habib Setiawan. 

Dalam kesempatan ini, perwakilan FSPMI menyerahkan surat terbuka yang isinya antara lain menyampaikan soal keprihatinan mereka terhadap akan direvisinya UU Ketenagakerjaan, dan fakta bahwa mereka masih terpuruk akibat kebijakan pemerintah menerbitan PP Nomor 78 Tahun 2015 yang membuat buruh seperti mereka kehilangan posisi tawar dalam menentukan upah. 

FSPMI berharap Perda yang dibuat Anies akan melindungi mereka karena di dalamnya diatur tentang sistem tenaga pemagangan, sistem pengupahan, sistem jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan sistem kerja outsourcing. 

Menanggapi penyampaian aspirasi ini, Soni mengatakan bahwa ia akan menyampaikan keinginan FSPMI kepada Gubernur dan SKPD terkait,  yakni Dinas Ketenagakerjaan.  

"Secara teknis, Kesbangpol tidak terlibat dalam bidang ketenagakerjaan," kata Kasubid Pemantauan dan Penanganan Konflik Bakesbangpol itu. (rhm)