Front Persatuan Islam Nilai Pelarangan FPI Merupakan Pengulangan Sejarah Era Nasakom

Munarman, salah satu deklarator Front Persatuan Islam. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Front Persatuan Islam menilai pemerintah telah melanggar konstitusi karena melarang Front Pembela Islam (FPI) melakukan kegiatan. 

Pelarangan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat setingkat menteri yang dibacakan Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Rabu (30/12/2020) sore. 

"Keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Memkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan BNPT adalah merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi pasal 28E ayat (3) UUD 1945, pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PPU-XI/2013 bahwa hak berserikat adalah Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat," kata 19 deklarator Front Persatuan Islam melalui siaran tertulis, Rabu (30/12/2020) malam. 

Deklarator tersebut di antaranya adalah Munarman, KH Tubagus Abdurrahman Anwar, KH Ahmad Shabri Lubis, dan KH Abdul Qadir Aka. 

Para deklarator itu menjelaskan, dalam pertimbangan hukum pada halaman 125 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PPU-XI/2013 dinyatakan bahwa suatu Ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang, tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi tidak dapat menetapkan Ormas tersebut Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, atau melakukan pelanggaran hukum. 

Sementara pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.  

Front Persatuan Islam menilai, tindakan pemerintah melalui keenam pejabat setingkat menteri tersebut merupakan bentuk pengalihan isu dan obstruction of justice (penghalang-halangan pencarian keadilan) atas peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI dan bentuk kezaliman yang nyata terhadap rakyatnya sendiri. 

Munarman cs mengingatkan bahwa pembubaran Ormas dan partai politik pernah terjadi di era Nasakom (Nasionalis, Agamis dan Komunis) Orde Lama, dan kala itu yang menjadi sasaran adalah Ormas dan Parpol yang menentang rezim Orde Lama. 

"Jadi, pelarangan FRONT PEMBELA ISLAM saat ini adalah merupakan DE JAVU alias pengulangan dari Rezim Nasakom," tegasnya. 

Seperti diketahui, SKB enam pejabat setingkat menteri melarang FPI melakukan kegiatan karena tidak memiliki legal standing. 

Dalam SKB itu juga dijelaskan kalau FPI dilarang berkegiatan karena meski secara de jure telah bubar, namun kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum, tapi tidak dijelaskan tindakan-tindakan tersebut bentuknya seperti apa saja. (rhm)