Fraksi Gerindra Tantang Fraksi PSI Diskusi Soal Anggaran KUA/PPAS 2020

Pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menggelar jumpa pers, Rabu (6/11/2019). (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menantang fraksi di DPRD yang menuding proses pembahasan anggaran 2020 tidak transparan, untuk diskusi soal tersebut.

Seperti diketahui, tudingan itu datang dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

"Sesuatu yang belum matang kalau di upload (di website) bisa jadi masalah. Kalau mau diskusikan, ayo di forum komisi, jangan di luar," kata penasehat Faksi Gerindra, M Taufik, saat jumpa pers di Gedung Dewan, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2019).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, bahwa proses pembahasan APBD 2020 yang saat ini masih berada pada tahapan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) di komisi-komisi,  bersifat terbuka dan siapapun dapat memantau serta melihat. Tak ada yang ditutup-tutupi.

Jadi, kata dia, transparansi yang seperti apa yang diinginkan oleh "fraksi sebelah"?

"Kita sekarang justru mempertanyakan, kalau yang terbuka seperti ini saja dipersoalkan, transparansi itu ukurannya apa?" kata dia.

Hal senada dikatakan anggota Fraksi Gerindra yang lain. Mereka mengatakan, pembahasan rancangan KUA/PPAS 2020 di komisi-komisi tak ada yang dilakukan secara tertutup, dan pembahasan pun dilakukan hingga detil untuk mencegah masuknya anggaran-anggaran janggal ketika nanti APBD 2020 ditetapkan, karena KUA/PPAS merupakan dokumen dasar untuk menyusun Rancangan APBD yang kemudian ditetapkan menjadi APBD.

"Komisi A sangat bersungguh-sungguh dalam transparansi, karena selain dibahas secara terbuka, sehingga siapa pun dapat melihat, juga setiap item dibahas satu-satu, termasuk anggaran TGUPP, Damkar dan lain-lain. Pembahasan pun dihadiri Asisten Pemerintahan, sehingga ketika kita temukan anggaran yang dinilai janggal, Asisten yang kita minta untuk tanggung jawab, bukan SKPD," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi A ini menyayangkan jika ada anggota DPRD yang pada dirinya melekat hak budgeting dan pengawasan, tidak menggunakannya di forum yang benar, yakni di rapat-rapat komisi, tapi justru bersuara di luar melalui media massa dan Twitter, sehingga menyulut pro kontra.

"Kalau yang begitu lalu bicara transparansi, transparansi yang mana?" tanyanya.

Sedang anggota Fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi E Iman Satria, mengritisi kinerja anggota Dewan yang berbicara "di luar" tersebut, yakni anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. Politisi ini duduk di Komisi A.

Menurut dia, sebagai anggota komisi hukum dan perundang-undangan tersebut seharusnya fokus saja mengurusi apa yang menjadi domain komisinya, jangan meributkan anggaran SKPD yang menjadi mitra komisi lain.

"Kalau dia di Komisi A, tapi yang diributkan anggaran di SKPD yang menjadi mitra Komisi E, ini berarti dia tidak bekerja dengan benar," tegasnya.

Seperti diketahui, saat menggelar jumpa pers pada 30 Oktober 2019 dan juga melalui akun Twitter-nya, @willsarana, William mengungkap soal anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp82 miliar di Dinas Pendidikan yang tercantum dalam KUA/PPAS 2020.

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 miliar oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan menyuplai dua kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" kata William melalui @willsarana pada 29 Oktober 2019.

Selain hal itu, politisi 22 tahun ini juga mengungkap adanya anggaran aneh yang lain, yakni pengadaan smart storage sebanyak empat unit (@ Rp12 miliar)  dengan total Rp53 miliar, dan 10 unit storage server (@ Rp1,2 miliar) senilai Rp12,9 miliar.

Dinas Pendidikan adalah mitra Komisi E yang membidangi masalah Kesra, bukan mitra Komisi A.

Sebelumnya, pada 27 Oktober 2019, melalui akunnya tersebut William juga meminta agar APBD 2020 diunggah ke situs apbd.jakarta.go.id milik Pemprov DKI Jakarta. Padahal APBD itu masih berupa KUA/PPAS.

"4 HAL YANG KAMI MINTA. 
1. Meminta dokumen-dokumen APBD 2020 diunggah ke apbd.jakarta.go.id
2. Meminta data serapan anggaran setiap SKPD di DKI Jakarta lima tahun terakhir
3. Meminta daftar aset daerah Pemda DKI Jakarta
4. Meminta proposal hibah di zaman Anies," katanya.

Atas perbuatannya mengekspos anggaran dalam KUA/PPAS melalui Twitter dan media massa, William pada Senin (4/11/2019) dilaporkan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD karena dinilai telah melanggar pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib).

Anggaran dalam KUA/PPAS, jelas SGY, merupakan anggaran yang belum final dan masih merupakan dokumen internal pemerintah daerah (Pemda), sehingga belum layak untuk dipublikasikan karena masih harus dipertanyakan dan dikoreksi atau disetujui oleh DPRD melalui mekanisme penggunaan fungsi budgeting dan pengawasan dalam rapat-rapat di komisi dan Banggar. 

"Dengan mengekspos anggaran-anggaran di KUA/PPAS yang belum final tersebut, maka patut diduga William telah melanggar pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan," kata aktivis yang akrab disapa SGY itu.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan, setiap anggota DPRD dalam rapat berhak mengajukan usulan dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan Dewan. Sedang pasal 27 ayat (2) menyatakan; usulan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.

Jadi, kata SGY, jika William ingin mengekspos anggaran, maka tunggu sampai dia menggunakan hak budgeting dan hak pengawasannya di komisi dan Banggar, bukan sebelum hak-hak itu digunakan, karena angka-angka pada anggaran itu dapat berubah bahkan dapat dihilang sama sekali saat dibahas di komisi dan Banggar.

SGY menilai, tindakan William mengekspos anggaran-anggaran dalam KUA/PPAS itu selain patut diduga hanya untuk mencari panggung, juga untuk menimbulkan persepsi negatif bagi Gubernur Jakarta Anies Baswedan, karena tindakan William itu telah membuat Anies dipersepsikan seolah-olah tidak transparan dan tidak becus dalam mengontrol usulan anggaran pada KUA/PPAS APBD 2020.

M Taufik menilai, tindakan William mengekspos anggaran di KUA/PPAS merupakan tindakan yang kegenitan. Ia bahkan menduga kalau tindakan itu sengaja dilakukan untuk menyerang Anies Baswedan akibat kekalahan Ahok pada Pilkada Jakarta 2017.

"Pilkada itu sudah lewat, lupakan. Sekarang mari kita bangun Jakarta dengan elegan dan dengan kebersamaan. Move on," tegasnya. (rhm)