FPI Tantang Polri Temukan Pidana dalam Kerumunan di Solo, Banjarmasin, Surabaya dan Minahasa

Aziz Yanuar. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Wakil Sekretaris Umum (Sekum)  Front Pembela Islam (FPI), Aziz Yanuar, menantang polisi untuk menantang polisi untuk menemukan tindak pidana pada kerumunan yang terjadi di berbagai daerah yang dilakukan oleh pendukung pemerintah. 

Pernyataan ini disampaikan karena polisi dinilai tidak adil dalam menangani kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020 lalu yang disebabkan penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh FPI, dan pernikahan anak bungsu Habib Rizieq Shihab (HRS). 

"Kita berharap polisi tidak tebang pilih dan melakukan diskriminasi hukum, karena kerumunan tak hanya terjadi di Petamburan, tapi juga di Solo, Banjarmasin, Surabaya dan Minahasa," katanya di Jakarta, Kamis (26/11/2020). 

Ia menilai, berdasarkan video yang beredar di media sosial, kerumunan yang terjadi di daerah-daerah itu juga melanggar protokol kesehatan, karena selain tidak menjaga jarak, juga ada tidak yang tidak memakai masker. 

"Mereka seperti menantang aparat penegakan hukum, karena tidak ada tindakan terhadap mereka, dab penindakan hanya dilakukan terhadap (kerumunan) dalam acara Habib Rizieq dan FPI," katanya. 

Aziz tegas meminta polisi agar menegakkan hukum secara adil, tanpa tebang pilih. 

Ia mengingatkan bahwa kasus kerumunan HRS dan FPI masuk ranah hukum karena laporan informasi (LI), yakni laporan yang dibuat polisi dari temuan di lapangan. 

"Nah, sekarang kita tantang polisi, karena dalam kerumunan di Solo, Banjarmasin, Surabaya dan Minahasa ada polisi di situ. Buat juga dong laporan informasi dan temukan ada tidak tindak pidana di situ.  Masak tindak pidana dalam kerumunan di Petamburan bisa kelihatan, yang di daerah-daerah itu tidak kelihatan. Padahal kan terjadinya sama-sama di wilayah Indonesia, dan media pun secara masif memberitakan," katanya. 

Ia khawatir ketidakadilan yang diperlihatkan polisi dalam menilai kerumunan yang terjadi, membuat polisi menjadi seperti pribahasa "gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan terlihat". 

"Dalam kerumunan di Surabaya terjadi pemukulan yang lakukan oleh nereka, tapi  tidak ditindak. Di NTT bahkan ada yang jelas-jelas mengancam akan membunuh Habib Rizieq dan merusak baliho, tidak ada itu (pengenaan asal) 335 KUHP. Di Pekanbaru justru dikenakan pasal 335 KUHP, padahal yang diambil mike-nya dan didorong dari pihak kita," tegasnya. 

Seperti diketahui, kasus kerumunan di Petamburan ditangani polisi berdasarkan laporan Informasi Nomor: LI/279/XI/2020/PMJ/Ditreskrimum tanggal 15 November 2020, karena dinilai melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan UU Kekarantinaan Kesehatan. 

Pada Kamis (26/11/2020) pagi tadi, setelah meminta klarifikasi dari 19 orang termasuk dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara, dan menyatakan ditemukan unsur pidana dalam kerumunan tersebut, sehingga status penanganannya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. 

Dengan demikian, akan ada tersangka dalam kasus ini. (rhm)