FORKIP Imbau Polri Tak Rilis Berita yang Cemaskan Masyarakat

Leonard Eko Wahyu. (Dok: Forkip)

Jakarta, Dekannews- Wasekjend Forum Komunikasi Informasi Publik (FORKIP), Leonard Eko Wahyu, meminta Kepolisian RI untuk menggenapi dan mematangkan dulu apa yang akan dipublikasikan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan di masyarakat.

"Masyarakat berhak mendapat informasi yang akurat dan bertanggung jawab agar menjadi pencerdasan ataupun kewaspadaan bilamana informasi yang diterima gamblang dan mudah di cerna alurnya," kata Leo melalui keterangan tertulis kepada dekannews.com, Selasa (4/6/2019).

Ia mengingatkan, bukankah berita atau News dalam bahasa Inggris, merupakan akronim dari North, East, South dan West?

Maka, lanjut dia, kumpulkan dulu informasi dari empat penjuru, lalu disusun dan baru dibuatkan narasi sebagai kabar atau berita yang lengkap untuk disajikan kepada publik.

"Ini yang dulu saya pelajari dari Prof Hermawan Sulistyo yang juga dosen di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)," katanya.

Ia juga mengingatkan kalau Kepolisian memiliki semboyan melayani, melindungi dan mengayomi.

"Lantas,  bagaimana masyarakat merasa diayomi apabila beberapa berita yang viral saat in hanya membuat mereka kebingungan karena tanpa alur cerita yang jelas?" tanyanya.

Leo pun tegas meminta agar Polri jangan dulu melakukan rilis ke publik, sebelum tahapan penyelidikan dan penyidikan selesai.

Ia menyebut beberapa kasus yang saat ini membuat masyarakat bingung.

Pertama, kasus percobaan pembunuhan empat tokoh yang dikaitkan dengan pengungkapan kasus dugaan penyelundupan senjata dari Aceh oleh mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) TNI Soenarko, dan dikaitkan pula dengan kasus kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta.

Menurut Leo, informasi yang disampaikan polisi untuk kasus ini mengandung banyak kejanggalan karena sejumlah purnawirawan TNI mantan anggota Kopassus telah membantah kalau senjata itu merupakan senjata selundupan dan merupakan senjata "busuk".

"Lalu, bagaimana bisa senjata tak layak pakai begitu dapat digunakan membunuh dari jarak jauh? Lalu darimana pula informasi polisi kalau keempat tokoh itu (di antaranya Menkopolhukam Wiranto) akan dibunuh? Ini alur yang terlalu dini untuk diberitakan karena agaknya informasi itu belum semua tervalidasi," jelas Leo.

Kedua, kasus penggunaan mobil Fortuner bernomor pelat dinas Polri 3553-07 oleh seorang pelajar bernama Kevin Kosasih (24).

Awalnya, pihak Polres Bogor menyatakan bahwa pelat nomor dan STNK Dinas Polri pada mobil itu palsu, namun kemudian Mabes Polri menyatakan bahwa pelat dan STNK Dinas itu asli.

Kevin dan mobilnya ditangkap di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (1/6/2019) sekitar pukul 10.40 WIB karena ugal-ugalan. Video penangkapannya viral di media sosial.

Ketiga, kasus ledakan bom di Pos Pantau Lebaran di Tugu Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (3/6/2019) malam.

Dalam kasus ini, pelaku bom bunuh diri yang berinisial RA (22), warga RW 02 Kranggan Kulon, Wirogunan, Kabupaten Sukoharjo, menjadi korban tunggal dan kini dalam keadaan kritis. Lokasi ledakan pun tidak porak-poranda, karena hanya meninggalkan bekas gosong.

Menurut Leo, seharusnya di lokasi kejadian dipasangi pita kuning (police , red) dan dilakukan tes forensik yang menjelaskan secara rinci sebelum dirilis sebagai kasus bom bunuh diri, mengingat sasarannya pos polisi dan pelaku sekaligus korban sepertinya orang blo'on.

"Karena itu, kami dari forum yang memperhatikan komunikasi informasi publik berbesar harapan agar ada pembenahan kedepan. Sesuai tupoksi, amankan TKP, lidik dan sidik, susun kronologi dan dikonfrontir serta diuji, baru dirilis," tegasnya.

Aktivis ini yakin, jika prosedur standar itu dipatuhi, maka informasi yang dirilis dan kemudian didokumentasikan, akan dapat dijadikan pembelajaran dan perbandingan jika suatu saat muncul kasus sejenis.

"Besar harapan kami informasi yang membingungkan dari Polri tentang suatu kasus, tidak ada lagi," pungkas Leo. (rhm)