Forkip Akan Bela Warga Yang Diancam Saat Memoto dan Bikin Video di TPS

Ilustrasi. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Masyarakat yang memoto maupun memvideokan kegiatan pencoblosan dan penghitungan suara di TPS pada 17 April 2019, diminta untuk tak khawatir, karena jika mereka mendapat ancaman fisik maupun verbal, Forum Keterbukaan Informasi Publik (Forkip) Indonesia akan membelanya.

"Tim advokasi hukum yang tergabung dengan aktivis Forkip menyatakan siap memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang mendapat ancaman fisik maupun lainnya, ketika sedang mengambil foto atau merekam video saat pencoblosan maupun saat perhitungan suara di TPS," kata Wasekjen FKIPI Leonard Eko Wahyu melalui siaran tertulis yang dikirimkan kepada Dekannews, Sabtu (6/4/2019) malam.

Ia menjelaskan, masyarakat yang mendapatkan ancaman seperti itu dapat mengajukan permohonan pendampingan ke Posko-Posko pendampingan hukum Forkip Indonesia, dan Forkip akan membantu masyarakat untuk menggugat pelaku, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Termasuk jika pelaku merupakan oknum di suatu lembaga pemerintahan.

Leo menegaskan, kebijakan ini didasari rasa tanggung jawab Forkip Indonesia terhadap gagasan produk partisipasi pendorong keterbukaan berbentuk aplikasi yang saat ini telah dibuat oleh berbagai kelompok masyarakat, untuk menjaga kedaulatan hak suara, melalui penyimpanan hasil perhitungan di TPS secara pribadi ataupun kelompok.

"Forkip Indonesia mendorong terbentuknya pos-pos bantuan hukum di provinsi, dan mengundang publik yang siap memberikan tempat bagi berdirinya pos-pos bantuan hukum di seluruh wilayah NKRI," imbuhnya.

Koordinator Pos Bantuan Hukum Forkip Indonesia, Hendra Siahaan, menambahkan, apabila publik berniat berpartisipasi dalam bentuk lain, silakan hubungi Forkip Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melarang masyarakat  memotret atau merekam video di TPS, baik saat pencoblosan mau pun saat penghitungan suara, karena apa yang akan dilakukan simpatisan Capres-Cawapres itu bisa menimbulkan suasana tak nyaman. 

"Mestinya Bawaslu tegas melarang itu karena punya potensi membuat perasaan tidak nyaman kepada para pemilih yang akibatnya mereka tidak dapat mempergunakan hak pilih sesuai dengan prinsip bebas itu," ujar Ray di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta, Jumat (5/4/2019).
 
Dia menegaskan, masyarakat tidak memiliki kepentingan memotret atau membuat video di TPS. Hanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi yang perlu melakukan itu untuk memperoleh bukti pelaksanaan di TPS. 

"Kalau pesertanya, memang mereka mau apa," ujar Ray. 

Aktivis yang selalu berpeci ini bahkan mengusulkan agar Bawaslu tegas dalam menindak oknum masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketegangan atau suasana tak nyaman di TPS, seperti misalnya jika berteriak-teriak di sekitar TPS.

Meski tidak meneriakkan dukungan kepada salah satu paslon peserta Pilpres, katanya, tetap saja akan ada sebagian orang yang terganggu dan menjadi tidak nyaman.

"Termasuk yang foto-foto, tapi foto-fotonya over acting ya, yang dapat mengganggu rasa nyaman publik, sebaiknya mereka juga segera dipindahkan Bawaslu," kata Ray

Pernyataan Ray itu dikritik mantan Menko Ekuin yang juga penasehat ekonomi Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Kwik Kian Gie. Ia mengingatkan bahwa siapa pun yang melarang orang memotret dan memvideokan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, perlu dipidanakan.

"Siapapun yang melanggar (mungkin maksudnya melarang, red) mengambil video, foto di TPS perlu dipidanakan. Landasan apa melarang hak warga mencegah kecurangan?" kata Kwik seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @KwikKianGie, Jumat (5/4/2019).

Dalam cuitan-cuitannya yang lain, Kwik bahkan mengimbau pendukung 02 agar membentuk Gerakan Rakyat yang bertugas memantau aktivitas pencoblosan dan penghitungan suara di TPS.

Kwik menilai Gerakan Rakyat dibutuhkan jika masyarakat Indonesia memang menginginkan perubahan.

Berikut twit-twit Kwik yang terkait dengan hal itu.

"Harus ada gerakan rakyat menyambut perubahan dengan cara jaga TPS, bawa buku, bawa HP, bawa kamera untuk merekam hasil penghitungan suara di setiap TPS. Jangan sampai ada 1 TPS pun terlewatkan tanpa pengawasan rakyat. Jangan tangung dalam berjuang, harus tuntas".

"Ayo segera dibentuk GERAKAN RAKYAT Yang bertujuan untuk menjaga TPS-TPS di seluruh Indonesia. Data ada berapa TPS di Indonesia, satupun jangan ada yang terlewat dari pengawasan GERAKAN RAKYAT. Raihlah cita-cita luhur, berjuang hingga tuntas". (man)