Fokus Persiapan Capres 2024, Pelayanan Masyarakat Terabaikan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di warteg. [istimewa]

Jakarta, Dekannews – Pemilihan Presiden 2024, masih dua tahun lagi. Para tokoh yang digadang-gadang bakal bertarung sudah mulai mempersiapkan diri. Bagi bakal calon yang ada di lingkungan eksekutif semisal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai sibuk sehingga apa yang menjadi tugas utama untuk memberikan pelayanan kepada warga Jakarta mulai terabaikan.    

Banyak kalangan masyarakat dan pengusaha yang kecewa serta pihak - pihak yang berkepentingan untuk mendapat perijinan dan atau pemberitahuan dari Gubernur DKI Anies tertunda. Begitu juga beberapa ASN yang sudah pensiun termasuk para guru Jakarta yang pensiun sejak tahun lalu hingga sekarang mereka tidak atau belum mendapatkan SK Pensiun. Akibatnya para pensiunan tersebut tidak mendapat Taperum dan Taspen.

“Ini berarti aspek pelayanan publik kepada ASN sendiri mengalami kendala apalagi orang lain. Nah ini karena apa, kelihatannya Pak Anies sedang fokus mempersiapkan diri jadi capres 2024. Akhirnya Gubernur Anies hanya bisa menetapkan kebijakan tapi secara operasional urusan-urusan pemerintahan dikendalikan TGUPP,” buka Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada dekannews, Rabu (17/3/2021), di Jakarta.

Salah satu bukti, lanjut Amir, misalnya ada dokumen - dokumen baik itu permohonan perijinan atau lainnya dari pengusaha, masyarakat dan sebagainya yang membutuhkan tanda tangan Gubernur jadi tertahan hingga menimbulkan masalah. Jadi apa pun yang berkaitan dengan tanda tangan Gubernur Anies, seolah - olah semua surat atau permohonan harus diverifikasi TGUPP. Jadi tanpa verifikasi TGUPP Gubernur Anies tidak akan tanda tangan. Ini persoalan yang sanga serius. Dampaknya pada pemasukan asli daerah,” terang Amir.

Menurut Amir, permohonan perijinan berkaitan dengan kewajiban para pemohon membayar retribusi dan pajak yang jumlahnya mencapai milyaran. Kendati demikian hingga kini permohonan perijinan banyak belum ditandatangani. Jadi inilah masalah - masalah yang akan jadi kendala dalam sisa masa jabatan yang tinggal 19 bulan ini.

Menelisik apa yang dilakukan TGUPP, Amir mengatakan, apa yang dilakukan TGUPP sangat tidak dibenarkan. “TGUPP bukan organisasi yang diberi tugas berdasarkan UU. UU tentang Pemda tidak mengenal TGUPP. TGUPP hanya sebatas tim yang khusus hanya memberikan masukan saja kepada Gubernur Anies secara ansich,” kata Amir.

Kebebasan tindak tanduk TGUPP juga merupakan kelemahan DPRD dalam melakukan pengawasan sehingga membiarkan TGUPP merajalela dan tidak berani memberikan koreksi. “Sebenarnya bukan saja tiba saatnya DPRD minta TGUPP dibubarkan, DPRD bisa bersurat kepada Gubernur Anies untuk menjelaskan kinerja TGUPP. Selama ini TGUPP berhasil membuat apa saja,” saran Amir.

Bukan rahasia lagi, masyarakat mengetahui dalam proses pemberian PMD kepada Perumda dan BUMD oknum TGUPP terlibat sangat dalam. Ada keterlibatan oknum TGUPP dalam perijinan dan proyek – proyek.

Kita beharap sebagai masyarakat, jika Pak Anies tidak segera menata ini secara baik akan justru menjadi blunder bagi Gubernur Anies.  “Sejauh apapun, sehebat apapun Anies mempersiapkan diri untuk 2024, kalau masalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak proyek seperti JIS belum selesai pada waktunya, masalah pembangunan TIM diperkirakan tidak selesai pada waktunya, masalah pengelolaan pulau reklamasi yang 48 persen akan menjadi bumerang bagi Gubernur Anies. Masalah - masalah tersebut bagi orang - orang yang tidak suka akan dijadikan senjata untuk menyerang Anies dalam rangka Pilpres,” pungkas Amir. (kir)