Fahri Sebut UU Ciptaker Bakal Datangkan Kucing Garong, Bukan Investor

Fahri Hamzah. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Polemik atas tindakan DPR mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi undang-undang (UU), Senin (5/10/2020), terus bergulir.

Pengesahan itu ditolak dengan keras oleh buruh dan sejumlah kalangan karena selain dinilai akan membuat kehidupan rakyat dan pekerja makin susah, juga melanggar HAM dan berpotensi nerusak lingkungan, namun disambut hangat oleh kalangan pengusaha karena dinilai akan membuat iklim investasi menjadi makin bergairah, sehingga akan tercipta lapangan kerja baru.

Terkait optimisme pengusaha itu, begini pendapat mantan anggota DPR yang juga salah satu pendiri partai Gelora, Fahri Hamzah.

"Ane gak yakin investor datang... Investor yang bener itu yang komit dengan HAM dan lingkungan. Kalau UU mau bikin pelanggaran HAM dan rusak lingkungan mah yang datang bukan investor, tapi yang datang KUCING GARONG," katanya, Selasa (6/10/2020) melalui akun Twitter-nya, @Fahrihamzah.

Seperti diketahui, pro kontra menyertai UU Ciptaker sejak masih dibahas DPR dalam bentuk RUU, maupun setelah disahkan. Tujuan pemerintah mengusulkan UU itu dan disahkan DPR adalah untuk menarik minat investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Karenanya, begitu RUU Ciptaker disahkan menjadi UU, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslan, langsung memberikan apresiasi.

"UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan," kata dia melalui keterangan resmi, Senin (5/10/2020).

Ia menambahkan, UU ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, sehingga ekosistem investasi menjadi kondusif, dan tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah.

Rosan mengklaim, dengan banyaknya investasi yang masuk, lapangan perkerjaan akan semakin terbuka dan meluas. Apalagi karena pandemi Covid-19 berdampak luas tidak hanya pada kesehatan, namun juga pada ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja.

"Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6%," jelas Rosan.

Bahwa UU Ciptaker akan menyengsarakan pekerja, antara lain disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Selasa (6/10/2020).

Ia mengatakan, ada sejumlah ketentuan dalam UU Ciptaker yang membuat buruh keberatan, seperti penghapusan UMK dan UMSK, pengurangan pesangon, hingga kontrak kerja seumur hidup.

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," ujarnya.

Pendapat bahwa UU berpotensi melanggar HAM disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid pada 19 Agustus 2020 lalu.

Usman mengatakan, terkait klaster ketenagakerjaan dalam UU Ciptaker terdapat pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. UU itu juga dinilainya bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum internasional. 

“Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan,  RUU Ciptaker bisa membahayakan hak-hak pekerja,” tegasnya.

Pendapat bahwa UU Ciptaker dapat merusak lingkungan, datang dari 35 investor global yang bernaung di bawah Asset Under Management (AUM) melalui surat terbuka kepada pemerintah, Senin (5/10/2020).

Dalam surat itu, para investor tersebut menyatakan bahwa UU Ciptaker akan merusak iklim investasi karena dapat melanggar standar praktik terbaik internasional yang ditujukan untuk mencegah konsekuensi berbahaya dari aktivitas bisnis, sehingga UU itu pada akhirnya akan dapat menghalangi investor dari pasar Indonesia.

Dalam surat itu, AUM menyoroti kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik, dan sistem sanksi yang diyakini akan berdampak parah terhadap lingkungan, hak asasi manusia dan ketenagakerjaan. Kekhawatiran inilah yang menjadi sumber ketidakpastian yang dihindari investor.

“Sebagai investor, kami khawatir deregulasi ini akan berdampak negatif bagi perusahaan investasi dan portofolio kami secara keseluruhan, karena berpotensi meningkatkan risiko reputasi, operasional, regulasi, dan iklim yang ditimbulkan bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia," kata para investor dalam surat itu. 

Robeco, salah satu perusahaan yang menandatangani surat tersebut, menyatakan bahwa para investor ingin memulai dialog dengan pemerintah Indonesia menyikapi aturan baru ini. Mereka menyatakan sebagai investor, sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk mengikuti perkembangan regulasi untuk mengambil keputusan investasi yang tepat.

“Selagi kami menilai perlunya reformasi aturan terkait berusaha di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran mengenai dampak negatif pada perlindungan lingkungan hidup yang disebabkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja," ucap Senior Engagement Specialist Robeco,  Peter van der Werf.

Selain Robeco, investor yang menandatangani surat terbuka untuk pemerintah di antaranya adalah ACTIAM, Aviva Investors,  BMO Global Asset Management,  Boston Common Asset Management dan Christian Super. (rhm)