Fadli Zon Ingatkan Indonesia Terancam Dihantam Krisis dari 3 Jurusan

Fadli Zon. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Fadli Zon, mengingatkan kalau Indonesia terancam dihantam krisis dari tiga jurusan. 

Peringatan itu disampaikan Fadli melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Sabtu (20/6/2020). 

"Indonesia saat ini menghadapi ancaman krisis dari tiga jurusan. Jika pemerintah mengabaikannya, ketiganya bisa membuat kita jatuh terpuruk sangat dalam," katanya. 

Ia menyebutkan, ketiga jurusan dimaksud adalah:
1. Krisis yang diakibatkan oleh pemberlakuan New Normal di masa pandemi Covid-19 
2. Krisis yang diakibatkan oleh depresi ekonomi
3. Krisis yang diakibatkan oleh perubahan geopolitik global dan kawasan. 

Untuk krisis yang diakibatkan oleh jurusan yang pertama, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menjelaskan, dengan kampanye New Normal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami sejumlah pelonggaran, dan saat ini Indonesia sudah masuk pekan kedua sejak kampanye New Normal pertama kali digaungkan Pemerintah akhir Mei lalu. 

"Di Jakarta, di pekan itu jatuh pada Jumat kemarin," jelasnya. 

Fadli mengingatkan bahwa bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kasus pandemi secara nasional, bisa ukur mulai minggu depan. Yang jelas, sebelum kebijakan 'New Normal' saja kita menyaksikan penambahan kasus positif Covid-19 terus meningkat secara signifikan, bahkan melahirkan rekor baru. 

Semula, rekornya di angka 900-an, kemudian meningkat ke 1.000 kasus. Pada 18 Juni 2020 tembus ke angka 1.331 dalam sehari. Semua itu menunjukkan kurva pandemi kita masih terus naik dan belum melandai. Dan, sekali lagi, itu masih belum menggambarkan imbas kebijakan 'New Normal'. 

"Sejak awal saya mengatakan kebijakan 'New Normal' telah mengabaikan pertimbangan pandemi, dan lebih banyak didikte oleh kepentingan pengusaha," tegasnya. 

Akibat dari kebijakan itu, jelas Fadli, sebelum mengakhiri gelombang pertama Covid-19, Indonesia dalam beberapa waktu ke depan mungkin akan segera dihantam lonjakan kasus yang lebih besar lagi,  sebagai ekses kebijakan 'New Normal' dua pekan lalu. 

Sebagai pembanding, lanjut Fadli, saat ini saja, pada Sabtu (20/6/2020), Indonesia sudah tercatat sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di ASEAN dengan total 45.029 kasus. 

"Kalau jumlah jumlah tes yang dilakukan Pemerintah memenuhi angka minimal yang ditetapkan WHO, yakni 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu, tentu akan terjadi peningkatan tajam jumlah kasus Covid-19 di Indonesia," imbuhnya. 

Fakta ini membuat Fadli mengaku khawatir krisis Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung lebih panjang dibanding negara lain, karena bukannya mengatasi secara tuntas gelombang pertama Covid-19, Pemerintah justru malah menciptakan risiko baru melalui kebijakan 'New Normal'. 

Untuk sumber krisis jurusan yang kedua, Fadli menjelaskan kalau The Economist Intelligence Unit dalam publikasinya akhir Mei lalu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan terkontraksi sebesar 4,2 persen. 

Angka ini, menurutnya, jauh lebih rendah dari proyeksi IMF sebelumnya yang menyebut angka 3 persen. The Economist juga memprediksikan 17 negara anggota G-20 bakal mengalami resesi tahun ini. 

"Selain resesi, sejumlah lembaga dan ekonom bahkan   menyebut krisis yang bakal kita hadapi sebenarnya sedang mengarah pada Depresi Besar (Great Depression) seperti tahun 1930. WTO (World Trade Organization) misalnya, memperkirakan perdagangan internasional akan terjun ke level sangat rendah, sehingga dunia dapat kembali masuk ke situasi krisis seperti pernah terjadi pada 1930-an," katanya. 

Fadli mengingatkan bahwa apa yang diperkirakan WTO itu juga serupa dengan proyeksi IMF (International Monetery Fund). Bahkan IMF memperingatkan situasi bakal lebih buruk dari Depresi Besar 1930-an. Prediksi ini berkebalikan dengan proyeksi yang mereka buat lima bulan lalu, karena kala itu IMF mengeluarkan perkiraan pertumbuhan pendapatan per kapita positif di lebih dari 160 negara anggotanya. Kini mereka memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan tumbuh negatif. 

"Perekonomian duni memang sedang mengarah pada 'negatif supply shock' dan 'deglobalisasi' karena semua negara akan berusaha melindungi perekonomian domestik melalui berbagai skema, mulai dari proteksi, pengetatan tarif, dan sejenisnya," kata Fadli lagi. 

Politisi Gerindra ini menilai, pelonggaran pembatasan sosial sebenarnya tak akan otomatis mengalirkan kembali perekonomian, karena pengangguran sudah terjadi, deindustrialisasi sedang berlangsung, dan turunnya tingkat pendapatan masyarakat adalah keniscayaan. 

Padahal dalam konteks Indonesia, lanjut dia, misalnya konsumsi rumah tangga, itu menyokong 56,82 persen PDB (Produk Domestik Bruto). 

"Konsep pemulihan ekonomi oleh Pemerintah memerlukan peningkatan defisit fiskal yang sangat besar. Melalui Perppu Nomor 1/2020 misalnya, Pemerintah telah mematok pelebaran defisit lebih dari 3 persen, yang dalam realisasinya bisa mencapai lebih dari 5 persen PDB. Padahal saat ini tingkat utang publik sudah sangat tinggi. Akhir Mei lalu, jumlah utang Pemerintah tercatat mencapai Rp5.258,57 triliun. Sektor-sektor yang terdampak terutama adalah jasa akomodasi, makanan, perdagangan, manufaktur, dan properti. Di Indonesia, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah berlangsung," katanya lagi.

Menyitir data Kementerian Ketenagakerjaan, Fadli menyebut kalau lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan sebagai imbas pandemi. Sebanyak 10,6 persen di antaranya, atau sekitar 160.000 orang, kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4 persen sisanya karena dirumahkan. 

Di sisi lain, lanjut Fadli, pandemi Covid-19 mungkin akan berdampak cukup panjang. 

"Inilah yang dapat membuat perekonomian global jatuh terpuruk ke titik yang jauh lebih buruk daripada yang pernah terjadi pada 1930-an," tegas Fadli. 

Untuk penyebab krisis dari jurusan yang ketiga, yakni yang diakibatkan perubahan geopolitik global dan kawasan, Fadli mengatakan bahwa dalam seminggu terakhir dunia sedang menyaksikan akselerasi konflik serius di sejumlah kawasan yang ditandai meletusnya kontak senjata antara tentara India dan China di perbatasan kedua negara, memanasnya kembali Semenanjung Korea, serta kian meningkatnya aktivitas militer Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. 

Pekan lalu misalnya, kapal induk USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz, dan USS Ronald Reagen, sudah hadir di Laut China Selatan. Unjuk kekuatan militer seperti itu tidak lazim setidaknya dalam 10 tahun terakhir, sehingga harus disikapi sebagai penanda bakal ada yang berubah dalam geopolitik global dan kawaaan ke depannya. 

'Jadi, kita tidak lagi hanya menghadapi perang dagang antara Amerika dengan China, melainkan ancaman konflik, bahkan perang, yang bisa menyeret banyak negara di dalamnya. Sentimen anti China misalnya, kini sudah menjangkiti India. Negara-negara seperti Jepang, Vietnam atau Australia yang juga memiliki masalah dengan China, juga dapat memanaskan sentimen tersebut di kawasan," katanya. 

Ia memprediksi, semua itu akan membuat dunia hari esok mungkin tak sama lagi dengan kemarin. 

"Persoalannya adalah menghadapi ancaman-ancaman itu bagaimana sikap dan dimana posisi Indonesia?" tanyanya. (rhm)