Dukung Program Keringanan Pajak Daerah, Jupiter: Bisa Ringankan Beban Warga dan Dongkrak PAD

Ahmad Lukman Jupiter. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Anggota Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menilai positif Program Keringanan Pajak Daerah yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, karena selain dinilai dapat mengurangi beban warga penunggak pajak, juga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini.

"Saya setuju kebijakan itu, karena sejak 3-4 tahun yang lalu kondisi ekonomi kita memang sedang sulit, sehingga Bukalapak saja sampai mem-PHK karyawan dan gerai Giant, Matahari serta Ramayana banyak yang tutup," katanya kepada dekannews.com di Gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Selain hal tersebut, Jupiter melihat banyaknya warga yang menunggak pajak akibat adanya perasaan bahwa mereka tidak merasakan dan menikmati pembangunan yang dilakukan yang dananya bersumber dari pajak yang mereka dibayarkan.

"Tapi sejak Pak Anies menjadi Gubernur Jakarta pada Oktober 2017, saya yakin masyarakat dapat melihat dan merasakan pembangunan yang terus menerus dilakukan, sehingga menurut saya, tak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak memenuhi kewajibannya, membayar pajak," katanya.

Jupiter pun mengimbau masyarakat agar segera bergegas memanfaatkan Program Keringanan Pajak Daerah agar tunggakan mereka dapat diselesaikan, karena jika hingga batas waktu pelaksanaan program itu selesai pada Desember 2019 mereka masih memiliki tunggakan, sanksinya sangat berat.

"Jangan sampai sanksi itu mengenai Anda," katanya.

Seperti diketahui, Senin (16/9/2019) ini Gubernur Anies Baswedan merilis Program Keringanan Pajak Daerah untuk membantu warganya yang memiliki tunggakan pajak.

"Kebijakan Keringanan Pajak Daerah adalah pemberian keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi pajak daerah yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebelum dilaksanakannya penegakkan hukum atau law enforcement dan penagihan pajak secara massif dan berskala besar pada 2020," kata Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, dalam jumpa pers di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Pemberian keringanan pokok pajak didasari Pergub Nomor 89 Tahun 2019, dan berlaku untuk tunggakan (piutang) pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, pajak kendaraan bermotor (PKB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Keringanan piutang pokok pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya diberikan sebesar 50% dan dapat diurus melalui kantor Unit Pelayanan PKB-BBNKB (Samsat) di lima wilayah kota administrasi di Jakarta.

Untuk PKB, keringanan piutang pokok pajak yang diberikan sebesar 50% untuk tunggakan pajak hingga 2012, sementara untuk tunggakan pada 2013-2016 diringankan sebesar 25%. Pelayanan kebijakan ini juga diapat diurus melalui kantor Samsat di lima wilayah kota administrasi di Jakarta.

Keringanan piutang pokok PBB diberikan sebesar 25%, untuk tunggakan pada 2013-2016.

"Kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat wajib pajak (WP) melakukan pembayaran," jelas Faisal.

Pembebasan/penghapusan piutang sanksi administrasi pajak didasari Pergub Nomor 90 Tahun 2019. Penghapusan sanksi administrasi ini berlaku untuk sembilan jenis pajak daerah, yakni pajak hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame dan PBB-P2 dengan piutang sanksi administrasi hingga 2018, serta piutang sanksi administrasi PKB dan BBNKB hingga 2019.

Kebijakan penghapusan piutang sanksi administrasi pajak ini diberikan secara otomatis pada saat WP melakukan pembayaran.

Faisal menyebut, hingga kini nilai piutang pokok pajak warga Jakarta mencapai Rp2,4 triliun, dimana Rp1,6 triliun di antaranya merupakan piutang pemilik kendaraan roda dua dan sisanya, Rp800 miliar, merupakan piutang warga pemilik kendaraan roda empat, termasik pemilik kendaraan mewah.

"Kami mengimbau kepada penunggak pajak agar memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya sebelum akhir 2019, karena tahun depan warga yang masih memiliki piutang pajak pokok maupun piutang sanksi administrasi pajak, akan dikenai sanksi," jelas Faisal.

Sanksi dimaksud adalah:
1. Objek pajak akan dipasangi stiker/plang
2. WP akan diberikan surat paksa, disandera (gizjeling), nomor rekening WP diblokir, objek pajak akan disita hingga harta benda WP akan dilelang sebagai pelunasan tunggakan pajak
3. Penghapusan regident (registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor)  atau nomor polisi (Nopol) bagi penunggak pajak yang STNK-nya telah dua tahun mati
4. Izin usaha dicabut bila pemilik usaha tak bersedia melaporkan transaksi usahanya secara online

Faisal memastikan bahwa penunggak pokok pajak dan sanksi administrasi pajak yang tidak memanfaatkan Program Keringanan Pajak Daerah, tidak akan lolos dari sanksi, karena tahun depan pihaknya akan melakukan razia gabungan secara lebih masif dan besar-besaran dengan melibatkan instansi terkait seperti Dirlantas Polda Metro Jaya, Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan ( Korsupgah) KPK, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Jupiter mengatakan, selain mengurangi beban warga, Program Keringanan Pajak Daerah juga akan mendatangkan PAD dari pajak yang dibayarkan setelah 'didiskon' 25-50%.

"Ini akan membantu BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) dalam mencapai target pemasukan dari sektor pajak yang pada APBD penetapan 2019 ditetapkan sebesar Rp44,1 triliun.

Saat konferensi pers, Faisal mengatakan, dari target Rp44,1 triliun tersebut, hingga hari ini sudah terealisasi Rp30 triliun. (rhm)