Dugaan Kegiatan Ganda di DKI Harus Diusut Tuntas

ilustrasi

Jakarta, Dekannews - Dugaan adanya anggaran atau kegiatan ganda pada realisasi APBD TA 2018, menurut Koordinator Voxpopully Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly, harus segera ditelusuri pihak berwajib. "Terlebih ini kan sudah diaudit BPK. Jadi  pihak Kejaksaan dan KPK, bisa segera memanggil dan memeriksa para pejabat yang diiduga kuat terkait dengan dugaan anggaran atau kegiatan duplikasi pada setiap SKPD," ungkap Adhy Fadhly, menyoroti dugaan tersebut kepada dekannews.com, di Jakarta, Jum'at (29/11/2019).

Masih menurut Adhy, dugaan duplikasi kegiatan ini merupakan bagian dari manuver para koruptor melalui mekanisme anggaran ganda yang tiap tahun berlangsung, namun jarang dicermati dan disoroti. Pertanyaannya kenapa? Sebab APBD merupakan produk eksekutif dan legislatif yang mana telah melalui mekanisme resmi di DPRD sehingga ditetapkanlah semua itu. Yang mana akan ada pihak pihak yang diuntungkan dengan kesemuanya itu.

"Data dugaan penganggaran ganda beberapa tahun terakhir ini telah kita kantongi dan dalam waktu dekat akan kami tindaklanjuti ke ranah hukum untuk bisa diusut tuntas sehingga pihak - pihak yang berada dalam pusaran double budgeting ini harus mempertanggungjawabkan semua itu. Baik  yang masih aktif maupun sudah tidak aktif lagi. Baik yang di eksekutif maupun legislatif," tekad Adhy.

Untuk diketahui, kata Adhy, besaran dugaan anggaran ganda  berdasarkan temuan kami tidaklah sedikit, mencapai puluhan milyar rupiah dan jika di akumulasikan untuk beberapa tahun anggaran maka nilainya bisa ratusan milyar.
"Sementara ini kami masih melakukan telaah dan investigasi sebab ada beberapa dugaan double budgeting yang berpotensi menjadi split budget atau anggaran fiktif," tegas Adhy.

Masih menurut Adhy, anggaran atau kegiatan fiktif merupakan salah satu modus yang juga sering digunakan dengan cara membuat item - item atau mata anggaran atau kegiatan yang sebenarnya tidak pernah direalisasikan untuk satu tujuan tertentu namun dialokasikan untuk kepentingan lainnya, misalnya dianggarkan untuk beli penghapus tapi di pakai untuk beli pulpen. "Uni jelas menyalahi aturan dan masuk dalam kategori split budget," ujar Adhy lagi.

Modus Duplikasi

Mengacu data yang dimiliki, Adhy memaparkan modus yang dilakukan oknum SKPD dalam dugaan menduplikasi anggaran atau kegiatan, semisal pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI. Modus dugaan duplikasi imulai dari nomor program dan nama program. Ada beberapa sel pada kolom program yang digandakan satu hingga dua kali. Dengan rincian satu kali pada nomor kegiatan dan nama kegiatan serta pada nomor akun dan nama akun. Sementara nilai anggaran tidak berubah. 

Ternyata, modus operandi yang sama juga dilakukan pada SKPD yang dijadikan contoh seperti Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan dan Dinas Sumber Daya Air. Tidak menutup kemungkinan pada SKPD lainnya. 

Fakta lain pun ditemukan, ada dugaan untuk kegiatan yang hampir sama, anggaran yang mendekati sama, ada pada dua SKPD. "Contoh kegiatan di Sekretariat DPRD dan Dinas Perumahan dan Gedung," pungkas Adhy. (kir)