DPRD DKI Terima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dengan Banyak Catatan

Gubernur Anies Baswedan dan pimpinan DPRD tandatangani berita acara pengesahan Raperda tentang Pelaksanaan APBD 2018. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- DPRD DKI Jakarta menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 dalam sidang paripurna dengan agenda Laporan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dalam rangka pembahasan Raperda tersebut di Gedung Dewan,  Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,  Senin (22/7/2019). 

Dengan diterimanya Raperda yang diusulkan pada 29 Mei 2019 tersebut, dan telah pula dibahas di komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar) dan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab), maka Raperda tersebut disahkan menjadi Perda. 

"Dengan demikian, Raperda ini disahkan menjadi Perda," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang memimpin jalannya sidang. 

Dengan disaksikan anggota Dewan, pejabat Pemprov DKI dan hadirin yang menghadiri sidang, Gubernur Anies Baswedan dan ketua DPRD beserta keempat wakilnya menandatangani berita acara pengesahan. 

Meski Raperda itu diterima, namun dalam laporan Banggar yang dibacakan anggota Banggar Ashraf Ali, alat kelengkapan Dewan itu memberi banyak sekali catatan untuk menjadi pertimbangan Gubernur Anies Baswedan dalam pelaksanaan APBD 2019.

Dari sisi reakisasi anggaran,  Banggar menyebut terjadi defisit Rp174 miliar karena pendapatan daerah hanya Rp61,24 triliun atau hanya 93,05% dari target yang sebesar Rp65,81 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp61,41 triliun. 

Namun di sisi pembiayaan daerah justru terjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) hingga Rp9,755 triliun karena penerimaan pembiayaan mencapai Rp17,435 triliun,  namun pengeluaran pembiayaan hanya Rp7,505 triliun. 

Atas hal ini,  Banggar antara lain merekomendasikan agar rencana kenaikan tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30% segera direalisasikan,  mendorong agar penarikan pajak hiburan dengan menggunakan online system, dan agar nilai perolehan wajib pajak (WP) Air Bawah Tanah dengan dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah segera disesuaikan. 

Tak hanya itu,  Banggar juga merekomendasikan agar Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame segera direvisi karena pajak reklame belum pernah mencapai target, dan mengevaluasi kepala SKPD yang penyerapan anggarannya rendah demi mencegah berulangnya nilai Silpa yang tinggi. 

Atas diterimanya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Gubernur Anies Baswedan mengucapkan terima kasih. 

"Saya bersama Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, atas kecermatan, ketelitian dan kesungguhan dalam mencermati dan menelaah seluruh subtansi materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018," katanya. 

Ia menambahkan, selama ini seluruh jajaran eksekutif telah mengikuti dengan seksama langkah para anggota Dewan dalam membahas Raperda tersebut dan hal itu sejalan dengan komitmen bersama, baik eksekutif dan legislatif, untuk mewujudkan tertib pemerintahan, agar ke depan pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta dapat semakin baik. 

"Kami berharap, ke depan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin baik, transparan dan akuntabel," tegasnya. (rhm)