DPRD Disarankan Minta BPKP Audit Investigasi Kinerja Keuangan Jakpro

Rapat Komisi C DPRD DKI dengan jajaran direksi BUMD, termasuk PT Jakpro. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menyarankan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta agar meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi atas kinerja keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Saran ini disampaikan menyusul anjloknya kinerja keuangan BUMD itu, sehingga saat rapat di Komisi C DPRD DKI terungkap kalau selama ini laporan keuangan Jakpro terindikasi bernuansa window dressing.

"Kasus Jakpro ini mirip dengan kasus Garuda Indonesia. Karena itu harus dibongkar. Apalagi karena selama ini kinerja Jakpro juga ditopang PMD (Penyertaan Modal Daerah) hingga triliunan rupiah," katanya kepada dekannews.com di Jakarta, Kamis (2/8/2019).

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menambahkan, terungkapnya fakta ini juga menunjukkan kalau DPRD telah abai dalam menjalankan fungsi pengawasan setelah PMD dikucurkan, dan ia khawatir apa yang terjadi pada Jakpro juga terjadi pada BUMD lain yang selama ini mendapatkan PMD.

"Ini juga harus menjadi perhatian gubernur, karena ketika gubernur merombak jajaran direksi dan komisaris BUMD, hendaknya orang-orang yang ditempatkan di sana benar-benar orang-orang yang profesional, kompeten dan kapabel. Kasus di Jakpro ini menunjukkan kalau jajaran komisaris yang ditempatkan di sana bukan menjadi solusi, tapi menjadi beban, karena komisaris seharusnya dapat mengawasi jalannya roda perusahaan," kata dia.

Amir berharap, setelah BPK atau BPKP melakukan audit investigasi, rekomendasi yang diterbitkan dapat memperbaiki kinerja Jakpro.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 2018 lalu Jakpro membukukan kinerja yang sangat buruk. Laporan keuangannya bahkan ditengarai mengandung unsur window dressing.

Dalam rapat di Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/7/2019), terungkap kalau kinerja keuangan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu pada 2018 rontok signifikan dibanding pada 2017.

Pada 2018, pendapatan Jakpro diperkirakan hanya Rp842,8 miliar (unaudited), sementara pada 2017 sebesar Rp1,573 triliun (audited).

Laba usaha anjlok dari Rp500 miliar pada 2017 (audited), menjadi Rp100 miliar (unaudited).

Dampaknya, laba bersih rontok dari Rp478 miliar pada 2017 (audited) menjadi Rp23,9 miliar pada 2018 (unaudited),  dan deviden untuk Pemprov DKI longsor dari Rp95,2 miliar pada 2017 (audited) menjadi hanya Rp9,6 miliar pada 2018 (audited).

"Ini akibat penurunan kinerja anak perusahaan," kata Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro,  M Hanief.

Ketika anggota Komisi C menanyakan mengapa penurunannya hingga ratusan persen seperti itu? Hanief mengatakan kalau angka-angka inilah yang mendekati angka ril kinerja keuangan Jakpro.

"Memang di RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 2019 bottom line-nya berapa untuk laba bersih?" kejar Ditte Abimayu, anggota Komisi C.

"Rp53 miliar," jawab Hanief.

"Tak jauh dari realisasi 2018. Jadi, selama ini data keuangan Jakpro tidak benar?"

Hanief membantah,  dan sekali lagi mengatakan kalau angka-angka unaudited pada 2018 merupakan angka yang mendekati ril.

'Berarti laporan keuangannya window dressing ya?" tanya Ditte.

Hanief tidak menampik maupun mengiyakan.

Dari keterangan Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro itu diketahui kalau oada 2020, BUMD ini akan kembali mendapat penyertaan modal daerah (PMD), besarnya mencapai Rp5 triliun.

PMD ini akan digunakan untuk membiayai tiga proyek yang sedang berjalan, yaitu Program Rumah DP 0 Rupiah, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, dan pembangunan stadion di Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara. (rhm)