DPRD Didesak Segera Sahkan Perda Pajak Parkir

Ketua KPJ Ruslan Amsyari (kiri) bersama pengurus KPJ yang terdiri dari James Arifin Sianipar, Akbar Lubis, Ichwan Zayadi dan Veri Yonnevil. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Kaukus Peduli Jakarta (KPJ) meminta DPRD DKI Jakarta segera mensahkan Perda tentang Pajak Parkir untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). 

LSM yang dibentuk oleh 12 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 tersebut menilai, jika Perda diterbitkan, PAD dari pajak parkir akan meningkat signifikan. 

"Selama ini PAD dari pajak parkir masih jauh dari optimal. Kalah dari daerah lain yang potensinya tidak sebesar Jakarta. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai sekitar 18 juta unit per hari, PAD pajak parkir hanya Rp400-500 miliar dari target Rp600 miliar. Padahal idealnya dengan jumlah kendaraan bermotor yang begitu banyak, pemasukan dari pajak parkir bisa mencapai Rp1 triliun," kata Ketua KPJ Ruslan Amsyari di Jakarta, Senin (28/10/2019) malam. 

KPJ menentang keras rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan tarif parkir, karena menurut Bendahara KPJ James Arifin Sianipar, selain kebijakan itu tidak akan dapat mengurai kemacetan di Jakarta, juga hanya akan membebani masyarakat. 

"Pemprov DKI boleh mengatakan bahwa dengan menaikkan tarif parkir, maka masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum dan kemacetan dapat terurai. Menurut saya itu omong kosong, karena meski tarif pakir dinaikkan, masyarakat pasti tetap akan naik kendaraan pribadi, karena budaya warga kelas menengah atas di Indonesia, termasuk Jakarta, adalah suka naik mobil pribadi," katanya. 

James meyakini jika Perda Pajak Parkir telah diterbitkan, yang akan terkena dampaknya adalah perusahaan-perusahaan pengelola parkir off street seperti Secure Parking, karena mereka harus menyetorkan pajak lebih tinggi dari yang selama ini disetorkan. 

Tapi, tegas politisi NasDem tersebut, angka yang nanti akan disetorkan kemungkinan merupakan angka yang ril atau mendekati ril,  karena selama ini meski mengelola 267 titik parkir off street, secure parking hanya menyetorkan pajak Rp20 miliar per bulan. 

"Kalau kita bandingkan dengan pengelolaan parkir off street di Senayan City, di sana pemasukan bisa mencapai Rp100 juta per hari," imbuh mantan sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.  

Ruslan membenarkan pernyataan James. Mantan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini bahkan mengatakan kalau tidak maksimalnya pemasukan pajak parkir akibat adanya kebocoran. 

"Karena itu saya setuju kalau pengelolaan pajak parkir dikelola Badan Layanan Parkir, bukan UP (Unit Pengelolaan) Parkir, karena meski pengelolaan pajak dan retribusi parkir ditangani UP,  namun BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) juga punya kewenangan mengurusi pajak parkir. Akibatnya, dalam hal pemasukan pajak parkir, BPRD cuma jadi tukang catat doang. Dari sini pula celah kebocoran itu muncul," katanya. 

Ketika ditanya berapa besaran ideal kenaikan pajak parkir? Ruslan menyebut menjadi 12,5% dari 10%. Angka 12,5% ini, kata dia, merupakan angka yang digunakan di wilayah-wilayah penyangga Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi. 

"Bisa juga kenaikannya menjadi di atas 12,5%, tapi jangan terlalu tinggi juga agar tidak terlalu jomplang dengan wilayah penyangga," pungkasnya. (rhm)