DPRB Minta Pemkab dan Pemkot Bogor Tingkatkan IPM

Kang Harry Ara (baju kotak-kotak). (Dok: DPRB)

Bogor, Dekannews- Dewan Partisiapasi Rakyat Bogor (DPRB) menilai, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih harus ditingkatkan, karena saat ini peningkatan IPM belum optimal, sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan.

"Kendalanya adalah karena pendapatan masyarakat di kedua wilayah itu masih kurang, sehingga daya beli pun lemah. Kalau pendapatan tinggi, otomatis daya beli tinggi, termasuk dalam pembiayaan untuk sektor pendidikan," kata Ketua  DPRB Harry Ara melalui siaran tertulisnya seperti dikutip dekannews.com, Jumat (24/5/2019).

IPM atau Human Development Index (HDI) adalah parameter untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (performance) pemerintahan. Ada beberapa komponen yang dijadikan dasar penghitungan IPM, di antaranya Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tiap tahun IPM Kota Bogor terus naik. Pada 2015 misalnya, IPM tercatat 73,65 poin, lalu naik menjadi 74,50 poin pada 2016, dan naik lagi menjadi 75,15 poin pada 2017.

Meski demikian saat ekspos pada 18 September 2018, BPS Kota Bogor mengakui peningkatan itu tidak signifikan karena IPM 2017 misalnya hanya naik 0,66% dari IPM 2016.

Penyebabnya adalah karena kenaikan indeks AHH, RLS, Angka Harapan Sekolah (AHS) dan Pengeluaran Per Kapita Per Tahun tidak mengalami kenaikan yang tinggi.

Pada 2017, BPS mencatat RLS Kota Bogor dihitung dari jumlah seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas, baik yang masih sekolah ataupun putus sekolah, berada pada level 10,29 poin atau dapat dikatakan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kota Bogor saat itu baru sampai kelas 2 SMA atau belum sampai tamat. Sementara indeks AHS naik dari 13,01 poin pada 2016, menjadi 13,37 poin. Angka ini menunjukkan bahwa banyak siswa di Kota Bogor yang tamat SMA, namun tidak lanjut kuliah.

“Data angka pengangguran di Kota Bogor juga masih cukup tinggi, di angka 9,57% atau dari 100 orang usia kerja, 9-10 orang masih menganggur,” jelas BPS.

Sementara itu, berdasarkan http://bappedalitbang.bogorkab.go.id diketahui kalau IPM Kota Bogor pada 2018 berada di angka 69, 81 poin. Untuk tingkat kecamatan di wilayah ini, IPM tertinggi diraih Kecamatan Gunung Putri (80,49 poin) dan terendah Kecamatan Cijeruk (62,61 poin).

IPM untuk AHH tercatat 70,58 poin, tertinggi di Kecamatan Gunung Putri (76,73 poin) dan terendah di Sukamakmur (61,95 poin)

IPM untuk HLS tercatat 12,59 poin, tertinggi di Kecamatan Gunung Putri (19,28 poin) dan terendah di Cijeruk (8,45 poin).

IPM untuk RLS berada di angka 7,94 poin, tertinggi di Kecamatan Cibinong (9,07 poin) dan terendah di Kecamatan Sukaraja (6,24 poin).

IPM untuk Pengeluaran Per Kapita Per Tahun berada di angka 10290,54 poin, tertinggi di Kecamatan Cibinong (12839,85) dan terendah di Kecamatan Ciseeng (8417,41)

Menurut Harry, untuk meningkatkan IPM secara signifikan, salah satu cara yang harus ditempuh Pemkot Bogor dan Pemkab Bogor adalah terus menggalakkan Program Kejar Paket A untuk siawa putus sekolah tingkat SD atau yang setara; Kejar Paket B, program untuk siswa putus sekolah tingkat SMP atau yang setara; dan Program Kejar Paket C, program siswa putus sekolah untuk tingkat SMA atau yang setara.

Program-program ini, tegas aktivis yang akrab disapa Kang Harry itu, dapat membantu masyarakat yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan.

"Soal adanya informasi bahwa untuk mengikuti Program Kejar Paket A, B dan C masyarakat harus membayar jutaan rupiah, Pemkab dan Pemkot harus menghentikan itu, dan kami berharap pemerintah pusat juga menjadikan ini sebagai perhatian. Apalagi Musrembang Nasional 2019 mengutamakan Pembangunan Manusia," katanya.

Alumni SDN Panaragan 3 Kota Bogor itu mengingatkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang ujungnya juga akan menaikkan IPM. Karenanya, politik anggaran Pemkot dan Pemkab Bogor harus sejalan dengan spirit pembangunan Manusia. 

"DPRB berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung dari sisi anggaran, karena akan sia sia saja jika Program Paket A, B, C gratis, namun tanpa didukung anggaran yang memadai," pungkas Kang Harry. (rhm)