DPR Sahkan Revisi UU KPK

Fahri Hamzah sahkan revisi UU KPK dengan mengetukkan palu. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Meski ditolak banyak kalangan, DPR RI tetap mengesahkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020, Selasa (17/9/2019).

"Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna, sebelum pengesahan itu terjadi. 

"Setuju....!!" jawab 102 dari 560 anggota DPR yang hadir secara fisik dalam ruang sidang, sementara absensi ditandatangani oleh 289 anggota. 

Dalam rapat paripurna ini Presiden Jokowi melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan bahwa pemerintah menyetujui revisi UU KPK karena menilai diperlukan pembaharuan hukum tindak pidana korupsi agar dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara yang lebih besar.

"Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-undang atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia," kata Yasonna.

Pemerintah mengakui kalau tindak pidana korupsi semakin sistematis serta makin tidak terkendali, sehingta sebagai upaya pencegahan, pihaknya berpandangan perlu dilakukan pembaharuan hukum agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif.

Ada empat poin yang masuk pada revisi UU KPK yang hari ini sah menjadi UU itu, yakni:
1. Kelembagaan KPK merupakan rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Dalam penghentian penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam dua tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

3. Dalam hal penyadapan, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK yang paling lambat diberikan 1x24 jam. Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan dapat diperpanjang yang dimaksudkan untuk lebih menjunjung hak asasi manusia.

4. Terkait status kepegawaian, pegawai KPK merupakan anggota Korpri sesuai dengan undang-undang. Pengangkatan dilakukan sesuai undang-undang.

"Atas nama Presiden kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Legislasi dan Anggota DPR RI yang terhormat atas dedikasi, kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rancangan UU ini," kata Yasonna.

Meski resmi menjadi UU KPK yang baru, UU hasil revisi itu mendapat beberapa catatan dari Fraksi Gerindra, PKS, PPP dan Demokrat, kehususnya menyangkut Dewan Pengawas yang diminta untuk bersifat independen. (man)