DPP PDIP Tak Hadir, Sidang Perdana Gugatan Kurnala Ditunda Pekan Depan

Suasana ruang sidang PN Jakpus saat ketua majelis hakim memutuskan menunda sidang karena DPP PDIP sebagai tergugat tak hadir. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Sidang perdana gugatan Caleg PDIP terpilih dari Dapil Maluku VI Welhelm Daniel Kurnala terhadap DPP PDIP batal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019), karena DPP PDIP sebagai pihak tergugat, tidak hadir. 

"Karena para pihak tergugat tidak hadir, maka sidang kita tunda hingga tanggal 14 November 2019 mendatang," kata Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, Desberreni Sinaga. 

Penasehat hukum Welhelm, Franky Sahetapy dan Justi Engel, menduga ketidakhadiran tergugat mengindikasikan kalau mereka tidak punya itikad tidak baik untuk menyelesaikan masalah kliennya di hadapan  majelis hakim yang terhormat. 

"Karena itu kami berharap pada persidangan berikutnya para pihak tergugat dapat hadir untuk agar klien kami segera mendapatkan kepastian Hukum," kata Justi. 

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 10 Oktober 2019 Kurnala menggugat DPP PDIP ke PN Jakpus karena Mahkamah PDIP membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan KPU dan Bawaslu Maluku, sehingga dia gagal dilantik menjadi anggota DPRD Maluku periode 2019-2024.

Keputusan Mahkamah itu diterbitkan berdasarkan laporan Caleg PDIP yang juga berasal dari Dapil Maluku VI, Benhur George Watubun, yang menuduh bahwa Kurnala telah melakukan pencurian suara, sehingga memperoleh 3.970 suara di Dapil mereka. Tuduhan yang sama juga dilaporkan Benhur ke Bawaslu, namun Bawaslu kemudian menyatakan bahwa tuduhan itu tidak terbukti dan menetapkan Kurnala sebagai Caleg PDIP terpilih dari Dapil Maluku VI. Keputisan Bawaslu itu kemudian diperkuat oleh keputusan KPU Maluku. 

DPP PDIP dilaporkan karena dianggap telah merampas hak Kurnala untuk duduk sebagai anggota DPRD berdasarkan keputusan Mahkamah PDIP yang bertentangan dengan keputusan Bawaslu dan KPU Maluku. (rhm)