DLH Raup Ratusan Juta dari Sanksi Denda Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan

Achmad Hariadi (kanan). (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) ratusan juta rupiah dari hasil sanksi denda terhadap penyedia jasa dan warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya. 

"Pada 2016, kami mulai menerapkan pengelolaan sampah di kawasan mandiri. Saat kami melakukan Sidak (inspeksi mendadak) dalam rangka pengawasan dan penindakan, kami memergoki banyak penyedia jasa yang belum memiliki izin, namun memiliki kerjasama dengan pihak ketiga,  membuang sampah sembarangan karena sampah dibuang ke TPS (tempat pembuangan sementara), atau di tempat ilegal," kata Kabid Pengelola Kebersihan DLH, Achmad Hariadi, dalam Diskusi Terbuka Pengelolaan Sampah DKI Jakarta, Rabu (25/9/2019). 

Diskusi ini diselenggarakan Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) dan Koordinator Tim 1 Jakarta di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. 

Hariadi menjelaskan, berdasarkan pasal 131 Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah,  penyedia jasa yang membuang sampah sembarangan dikenai denda Rp5-10 juta. 

"Penyedia jasa yang kedapatan membuang sampah sembarangan, kami BAP (berita acara pemeriksaan) dan langsung dikenai sanksi denda," imbuh Hariadi. 

Selain penyedia jasa, Hariadi mengaku ada juga pedagang kaki lima (PKL) yang mendapat sanksi denda karena membuang sampah sembarangan. 

Ia menyebut, dari pengenaan sanksi denda tersebut,  pada 2016 DLH mendapat pemasukan untuk PAD sebesar Rp121 juta, pada 2017 sebesar Rp90 juta, dan pada tahun ini dari Januari hingga September juga sudah terkumpul Rp90 juta. 

"Jumlahnya menurun karena warga dan penyedia jasa semakin sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan," katanya. 

Hariadi mengakui kalau pihaknya tidak sembarangan dalam menindak seseorang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, karena untuk menindak diperlukan bukti, baik berupa rekaman video maupun yang lain. 

Bukti ini, kata dia, bisa didapat dari warga yang kebetulan merekam tindakan seseorang saat membuang sampah sembarangan; dari rekaman CCTV; dan dari hasil tangkap tangan oleh warga maupun petugas DLH saat melakukan pengawasan dan Sidak. 

Pengawasan juga dilakukan DLH saat Pemprov DKI menyelenggarakan car free day di Jalan MH Thamrin dan Sudirman setiap akhir pekan. 

"Di acara itu kita memempatkan enam Posko untuk mengawasi masyarakat yang berolahraga dan yang berjalan-jalan. Keenam Posko tersebut milik DLH dan Sudin Lingkungan Hidup, tapi sejauh ini kami belum menangkap tangan dan mendapat laporan tentang adanya warga yang membuang sampah sembarangan dalam acara itu," jelas Hariadi. 

Seperti diketahui, sampah masih menjadi masalah yang merepotkan bagi Pemprov DKI, karena selain produksi sampah warga Jakarta lumayan banyak, mencapai 7.500 ton/hari, juga kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, belum maksimal, sehingga sampah kerap masih terlihat bertebaran di jalanan maupun di permukiman penduduk. (rhm) 

,