DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU RI

Ketua KPU Arief Budiman. (foto: dtc)

Jakarta, Dekannews - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU RI karena dianggap melanggar kode etik. 

Pemberhentian tersebut dilakukan melalui sidang yang digelar di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (13/1/2021). 

"Memutuskan, satu mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arif Budiman selaku Ketua KPU RI," ucap Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusannya. 

Dalam putusan itu, DKPP juga memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan, dan memerintahkan Bawaslu agar mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. 

Meski demikian, dalam putusannya DKPP tak menyebut kalau Arief juga diberhentikan dari statusnya sebagai anggota KPU, sehingga meski tak lagi memimpin lembaga penyelenggara Pemilu itu, namun dia masih bisa menjadi komisioner di lembaga tersebut. 

Pemberhentian Arief ini merupakan buntut dari proses hukum yang ditempuh Komisioner KPU Evi Novida Ginting yang diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020, dan gugatan Evi tersebut dikabulkan PTUN pada 24 Juli 2020, sehingga praktis putusan DKPP itu gugur. 

Saat Evi mendaftarkan gugatan ke PTUN, Arief mendampingi Evi yang saat itu sudah berstatus komisioner KPU non aktif, dan setelah gugatan Evi diterima PTUN, Arief menerbitkan surat bernomor Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang mengangkat kembali Evi sebagai komisioner KPU. 

Semua tindakan Arief ini diadukan seseorang bernama Jupri ke DKPP, dan diregistrasi sebagai perkara dengan nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

Dalam keterangan DKPP, Arief mendampingi Evi pada 17 April 2020, atau hampir sebulan setelah DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Novida. 

Jupri berdalih, tindakan Arief menerbitkan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang membuat Evi kembali menjadi komisioner KPU, merupakan keputusan yang diduga melampaui kewenangannya. 

“Sikap tersebut menurut Pengadu sangat disayangkan karena selain tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, patut diduga bahwa tindakan Ketua KPU RI hanya disebabkan oleh rasa galau dan kekhawatiran saja sehingga mengabaikan asas kepastian hukum dan kepentingan umum,” kata Jupri dalam sidang sebelumnya.

Jupri menegaskan, keputusan Arief mengaktifkan kembali Evi adalah langkah yang tidak dapat dibenarkan menurut UU Pemilu, dan patut diduga telah melanggar pasal 11, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Arief sempat membantah dalil yang disebutkan Jupri tersebut dalam sidang sebelumnya. Menurut dia, kehadirannya di PTUN Jakarta pada 17 April 2020 bukan dalam rangka mendampingi Evi, melainkan hanya memberikan dukungan moril kepada Evi sebagai sesama kolega yang sudah bekerja sama selama beberapa tahun sebagai pimpinan KPU RI, di mana dukungan moril itu didasarkan pada rasa kemanusiaan semata.

Arief mengaku tak ada tendensi atau keberpihakan dari dirinya saat mendampingi Evi mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

“Teradu datang hanya untuk memberikan dukungan moril dan sebagai rasa simpati dan empati kepada yang bersangkutan, dan tidak ada sedikitpun maksud dari Teradu untuk menyalahgunakan tugas, jabatan dan kewenangan Teradu dengan kehadiran Teradu di Pengadilan TUN Jakarta,” jelas Arief.

Terkait penerbitan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Arief menyebut bahwa surat tersebut bukan merupakan keputusan untuk mengaktifkan kembali Evi sebagai anggota KPU RI Periode 2017-2020, karena Evi diaktifkannya kembali sebagai anggota KPU RI Periode 2017-2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor: 34/P Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang membatalkan pemecatan Evi dari jabatan komisioner KPU. 

Hingga berita ditulis, belum ada tanggapan Arief atas putusan DKPP hari ini, dan untuk diketahui, putusan DKPP bersifat final dan mengikat. (rhm)