DKI Rombak Nomenklatur Sejumlah SKPD

Sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Nomenklatur sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dirombak, menyusul disahkannya Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019). 

Perubahan nomenklatur tersebut memunculkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) baru,  menyebabkan adanya SKPD yang dihapus dan menyebabkan adanya SKPD yang mengalami penyesuaian. 

"Sebagai pelaksanaan amanat Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan evaluasi kelembagaan dengan mempertimbangkan beban kerja, irisan tugas dan fungsi, dan jumlah kelembagaan perangkat daerah yang lebih proporsional agar dapat menyelesaikan program pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD," kata Sereida Tambunan, anggota Bamerperda DKI, saat membacakan hasil laporan Bapemperda terhadap empat Raperda yang telah selesai dibahas. Salah satunya Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Keempat Raperda itu langsung disahkan setelah pembacaan laporan tuntas, karena ketika Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang memimpin jalannya sidang menanyakan apakah Raperda-Raperda itu dapat disetujui untuk disahkan? Anggota Dewan yang menghadiri sidang seluruhnya menjawab "setuju". 

SKPD baru dari hasil pengesahan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 adalah Dinas Kebudayaan, sementara SKPD yang dihapus adalah Dinas Perindustrian dan Energi. 

SKPD yang mengalami penyesuaian adalah:
1. Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah. (rhm)