DKI Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pengendali Inflasi di Wilayah Jawa-Bali

Gubernur Anies Baswedan menerima TPID Award 2019 dari Wapres Jusuf Kalla. (Foto: PPID)

Jakarta, Dekannews- Pemprov DKI Jakarta kembali meraih penghargaan, kali ini dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2019 untuk kategori provinsi terbaik pengendalian inflasi di wilayah Jawa dan Bali.  

Penghargaan ini diperoleh atas keberhasilan Pemprov dalam menjaga laju inflasi pada 2018, dan diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada Gubernur Anies Baswedan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

"Alhamdulilah, kami di DKI menyampaikan terima kasih dan apresiasi bahwa TPID DKI mendapatkan penghargaan sebagai TPID terbaik. Ini adalah sebuah kerja kolektif. Semua terlibat; Pemprov DKI, BI,  kemudian juga dengan BUMD kita yang bekerja hand in hand," kata Anies usai menerima penghargaan, seperti dikutip dari siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta. 

Menurut mantan Mendukbud ini, kunci keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga laju inflasi terletak pada perencanaan yang matang dalam mengendalikan harga. 

Peran komunikasi yang baik dalam proses pendistribusian, juga dibutuhkan agar pasokan kebutuhan terpenuhi dengan baik. 

"Kata kuncinya adalah perencanaan yang matang dalam pengendalian harga, antisipasi atas kebutuhan,  sekaligus memastikan pasokan kebutuhan itu terpenuhi dengan baik, serta distribusi baik dan komunikasinya baik antar jajaran," tambahnya.

Gubernur Anies juga menekankan peran sistematis Pemprov DKI dalam merumusan kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas utama. 

Antisipasi ketersediaan juga telah dipasok oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

"Tiga BUMD kita, Pasar Jaya, Cipinang Food Station, dan Dharma Jaya termasuk yang sangat efektif dalam memastikan suplai kebutuhan pokok Jakarta," katanya. 

Yang tak kalah penting, menurut Anies, adalah keterbukaan Pemprov DKI dalam menjalin kerja sama dengan daerah-daerah lain, karena hal itu membuat harga-harga kebutuhan pokok di Ibukota stabil dan kebutuhan warga terpenuhi secara merata.

"Misalnya kita secara khusus memiliki kerja sama dengan daerah untuk pasokan komoditas tertentu,  contohnya telur dari Blitar. Dengan adanya kerja sama seperti itu, maka ini bisa memastikan adanya supply yang tidak terganggu," tandasnya. (man)