DKI dan Pemerintah Pusat Kolaborasi Salurkan Bansos

Gubernur Anies Baswedan memberi sambutan dalam penyaluran Bansos di Balaikota, Jakarta, Senin (4/1/2021). (Dok: PPID DKI)

Jakarta, Dekannews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) guna mengurangi dampak pandemi COVID-19. 

Pemerintah Pusat menyediakan tiga jenis program bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Penyaluran bantuan sosial se-Indonesia ini dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, secara simbolis di Istana Negara, Senin (4/1/2021), dan dihadiri secara virtual oleh seluruh Gubernur dari 34 Provinsi di Indonesia. 

Penyerahan Bansos di Balaikota Jakarta turut dihadiri oleh 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan masing-masing penerima bantuan diwakili oleh 8 KPM.  

Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan masalah ekonomi, sehingga kehadiran negara untuk mengurangi dampaknya akan sangat dibutuhkan.

“Jadi, banyak sekali dampak pandemi membuat kegiatan ekonomi kita turun, otomatis pendapatan di keluarga turun. Bagi keluarga yang tak punya tabungan, membuat menurunnya kualitas hidup, konsumsi turun dan kesejahteraan menurun. Pada kondisi seperti ini, Pemerintah turun tangan mengisi ruang yang biasanya kita isi sendiri. Itu sebabnya, ada berbagai Bansos. Harapannya, mengurangi beban keluarga yang terdampak berat dari krisis ini,” kata Anies seperti dikutip dari siaran pers PPID DKI. 

Mantan Mendikbud ini mengingatkan kembali pesan Presiden Jokowi agar Bansos yang diberikan lebih diprioritaskan pada kebutuhan bersama seluruh anggota keluarga, sehingga bantuan sosial yang didapat bisa dimanfaatkan secara bijak dan tepat guna. 

“Pesan saya menggarisbawahi pesan Presiden, bansos ini dimanfaatkan dengan bijak dan tepat, ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pesan buat Bapak-Bapak, jangan beli rokok. Jadi, pemanfaatannya diprioritaskan untuk seluruh keluarga,” pesannya.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah menjelaskan, proses penyaluran tiga jenis bantuan sosial yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), penyalurannya akan dilakukan melalui rekening BNI. Bantuan PKH ini akan disalurkan dalam 4 tahap, yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober 2021.

Untuk PKH, akan menyasar sejumlah kelompok, seperti keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia. Besar bantuan di setiap keluarga bervarisasi sesuai dengan kelompok sasaran penerima bantuan yang dimiliki, setiap keluarga maksimal 4 kelompok sasaran. 

“Pemprov DKI Jakarta juga memiliki bantuan serupa yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak sekolah, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi disabilitas, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi lansia, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBD,” ujar Irmansyah.

Sedangkan untuk Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KPM akan mendapatkan bantuan senilai Rp 200.000/bulan/KK. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui BNI, mulai Januari hingga Desember 2021 untuk dibelanjakan di e-warong.

Khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan Sembako, mulai 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama karena diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST). 

Setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang sebesar Rp300 ribu yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021.

Di Provinsi DKI Jakarta, terkait mekanisme penyaluran, BST yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, sementara yang bersumber dari APBD DKI Jakarta melalui PT Bank DKI. 

Irmansyah menekankan, BST ini tidak dapat diberikan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Data penerima BST 2021 yang bersumber dari APBN akan ditetapkan oleh Dirjen PFM Kemensos RI, sedangkan data yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta," tutupnya. (rhm)