Ditembak Peluru Karet oleh Polisi Hong Kong, Mata Kanan Wartawati Suara Buta Permanen

Wartawati Indonesia Veby Mega Indah menerima tindakan medis darurat ketika matanya ditembak peluru karet polisi Hong Kong, Ahad (29/9). (Foto: BBC)

Jakarta, Dekannews- Nasib malang menimpa jurnalis Indonesia yang sedang meliput aksi demonstrasi di Hong Kong,  Chiba. 

Veby Mega Indah, jurnalis tersebut, harus kehilangan penglihatan di mata kanannya akibat tembakan peluru karet polisi Hong Kong, Minggu (29/9/2019). 

Seperti dilansir ROL, Kamis (3/10/2019), saat meliput demonstrasi wilayah Wan Chai, Hong Kong, Veby sebenarnya mengenakan kacamata pelindung, helm dan jaket dengan warna mencolok bertuliskan "PRESS", dan saat itu ia bersama jurnalis lain. 

Dari video insiden itu, terlihat polisi menembakkan peluru karet ke sekelompok peserta aksi dan wartawan di kaki jembatan di wilayah Wan Chai.

Saat polisi akan menembak, wartawan lain sempat berteriak; "Jangan tembak, kami jurnalis!"

Insiden ini membuat Konjen RI di Hong Kong memperingatkan warga Indonesia yang berada di wilayah pemerintahan daerah administrasi khusus di Republik Rakyat China (RRC) itu agar menghindari area Wan Chai dan lokasi lain yang menjadi lokasi demonstrasi masyarakat Hong Kong

Dilansir BBC, Kamis (2/10/3), pengacara Veby, Michael Vidler mengatakan peluru mengenai kacamata kliennya dari jarak sekitar 12 meter dan melukai kedua mata kliennya itu. Vebby sempat dirawat petugas medis di lapangan, kemudian dibawa ke rumah sakit.

Dokter menyatakan mata kanan wartawati yang bekerja untuk surat kabar berbahasa Indonesia Suara itu mengalami buta permanen, Rabu (2/10/2019). 

Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan,  pemerintah Hong Kong harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. 

"Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal harus mengambil langkah menyelidiki hal ini," katanya kepada The Jakarta Post.

Seperti diketahui, sejak 9 Juni 2019 lalu warga Hong Kong terus menerus melakukan demonstrasi. 

Demo pertama kali dipicu oleh rencana pemerintah Hong Kong memberlakukan UU Ekstradisi, namun meski pada awal Juli  Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menyatakan menangguhkan pelaksanaan UU itu,  demo berlanjut dengan tuntutan agar Lam. 

Demonstrasi ini hampir selalu berujung rusuh karena tindakan polisi Hong Kong yang dinilai bertindak represif dan berlebihan. (rhm)