Diperkirakan Puluhan Miliar Retribusi DKI "Menguap" di GBK, Pengelola Berkelit

Salah satu reklame yang disegel di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) berkelit terkait keberadaan puluhan reklame tak berizin di kawasan yang dikelolanya itu.

"Mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke DKI kenapa izinnya tidak dikeluarkan," kata Kabid Komersial PPK-GBK, Sari, kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (29/11/2019) sore.

Kawasan PPK-GBK merupakan Kawasan Khusus. Pasal 12 huruf a Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame menyebutkan, peletakan titik reklame di kawasan ini diatur oleh pengelola kawasan khusus setelah dikordinasikan dengan pemerintah daerah (Pemda).

Terkait ketentuan ini, Sari mengaku kalau pihaknya telah berkirim surat kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI.

"Namun perlu diketahui bahwa dalam pengurusan izin reklame menjadi tanggung jawab dari mitra yang bersangkutan (pemilik reklame, red)," katanya.

Ketika ditanya mengapa reklame di kawasan GBK tetap dapat berdiri meski tanpa izin dari DKI, dan apakah para pemilik reklame itu menyewa lahan GBK?  Sari tak menjawab.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah memperkirakan, puluhan miliar pemasukan asli daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta dari retribusi pengurusan izin reklame menguap di kawasan GBK, Jakarta Pusat, karena reklame-reklame di kawasan itu semuanya tanpa izin.

Menurut informasi, ada sekitar 40 titik reklame di kawasan itu yang terdiri dari reklame yang telah habis masa izinnya, namun tidak diperpanjang dan tetap eksis (status quo), dan reklame-reklame yang dibangun tanpa izin. Pada 21 November 2019 lalu, 14 titik reklame dengan konstruksi tiang tumbuh yang sedang dibangun PT PMI di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, dan hampir rampung, disegel Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) karena tak berizin.

"Kita kirim surat peringatan bongkar (kepada perusahaan yang mendirikan tiang reklame itu)," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, kepada dekannews.com via pesan WhatsApp, Jumat (29/11/2019).

Amir menilai, maraknya reklame liar di GBK antara lain diakibatkan oleh kurang efektifnya kinerja SKPD-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tergabung dalam Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame yang sejak Oktober 2019 diterjunkan Gubernur Anies Baswedan untuk menertibkan reklame-reklame pelanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Kurang efektifnya kinerja Tim Terpadu itu, kata Amir, karena izin yang dikeluarkan Dinas Citata dan PTSP tidak ditembuskan kepada SKPD lain, termasuk kepada Satpol PP selaku pimpinan tim yang juga sebagai SKPD penegak Perda, sehingga tak tahu dimana titiik reklame yang diberi izin, yang mana yang tidak, dan kapan izin yang diberikan berakhir.

Selain hal tersebut, lanjut dia, selama ini juga tak ada ketentuan bahwa setiap pemilik reklame wajib memasang masa berlaku izin yang diberikan di tiang reklame mereka, sehingga regulasi ini harus diubah demi efektifitas kinerja Tim Terpadu.

"Satu hal yang juga penting adalah tim harus memiliki markas sendiri untuk mempermudah kordinasi," pungkasnya.  (rhm)