Diperkirakan Puluhan Miliar PAD DKI dari Sektor Retribusi "Menguap" di Kawasan GBK

Tiang-tiang reklame di Jalan Gerbang Pemuda, Sanayan, yang disegel. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Pemprov DKI Jakarta diperkirakan kehilangan pemasukan asli daerah (PAD)  hingga puluhan miliar per tahun dari sektor retribusi yang seharusnya dapat dikutip dari pengurusan izin reklame di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Pasalnya, meski kawasan tersebut merupakan Kawasan Khusus dimana setiap reklame yang berdiri di situ harus berizin, namun semua reklame yang berada di kawasan itu ditengarai tidak berizin, sehingga retribusi untuk DKI menguap.

Pada 21 November 2019 lalu, 14 tiang konstruksi reklame di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, yang hampir rampung dibangun, disegel aparat Pemprov DKI Jakarta karena tak berizin.

"Yang segel Dinas Citata. Kita kirim surat peringatan bongkar (kepada perusahaan yang mendirikan tiang reklame itu)," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, kepada dekannews.com via pesan WhatsApp, Jumat (29/11/2019).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, saat ini di kawasan GBK terdapat sekitar 40-an titik reklame tak berizin karena di antara reklame-reklame tersebut ada yang izinnya sudah habis namun tidak diperpanjang (status quo), dan ada reklame yang didirikan pemiliknya dengan menggunakan tiang tumbuh, namun juga tanpa mengantongi izin dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), dan dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Tiang-tiang reklame yang disegel Citata pekan lalu ditengarai milik PT PMI.

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mengatakan, maraknya reklame ilegal di kawasan GBK menunjukkan kalau hingga kini kordinasi antar-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang oleh Gubernur Anies Baswedan digabungkan dalam Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame, kurang efektif, sehingga reklame-reklame ilegal masih dapat bermunculan di Ibukota, bahkan di Kawasan Khusus, meski tim telah diterjunkan sejak Oktober 2018 untuk memberantas reklame pelanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

"Seharusnya Tim Terpadu punya markas sendiri, sehingga kordinasi bisa lebih mudah dan efektif. Selain itu, izin yang diterbitkan Dinas Citata maupun PTSP hendaknya ditembuskan ke SKPD lain dalam tim, termasuk ke Satpol PP sebagai ketua tim, sehingga kapan izin diterbitkan dan kapan berakhir, semua tahu. Juga di tiang-tiang reklame yang diberi izin, hendaknya dipasangi penjelasan kapan izin dikeluarkan dan kapan berakhir, sehingga mudah dikontrol," katanya.

Diakui, selama ini kordinasi seperti itu tidak terjadi, sehingga meski SKPD-SKPD itu berada dalam satu tim, namun berjalan sendiri-sendiri.

Amir memperkirakan, banyaknya reklame tak berizin di GBK membuat DKI kehilangan potensi pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pengurusan izin reklame hingga puluhan miliar per tahun.

Untuk mengatasi hal ini, katanya, Tim harus kompak dan tidak tebang pilih. Semua yang tak berizin harus dibongkar.

"BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) yang ada dalam Tim Terpadu, hendaknya juga dapat lebih mengefektifkan penarikan pajak dan retribusi. Jika tidak membayar retribusi, tindak tegas dan rekomendasikan kepada Satpol PP agar dibongkar," pungkasnya. (rhm)