Din: RUU HIP Berbahaya bagi Eksistensi NKRI

Din Syamsuddin. (Foto: Warta Muslimin)

Jakarta, Dekannews- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin  menilai, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menurunkan derajat Pancasila, karena RUU itu membuat Pancasila diatur dalam Undang-undang (UU). 

Selain hal tersebut, Din juga mengatakan kalau ketentuan ada dalam RUU HIP memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama bangsa Indonesia.

"RUU HIP dapat menurunkan derajat Pancasila untuk diatur dengan Undang-undang, (dan) memeras Pancasila ke dalam pikiran-pikiran yang menyimpang," kata Din seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu (14/6/2020).

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini berpendapat, RUU HIP yang sedang diproses menjadi UU, berbahaya bagi eksistensi negara karena akan memecah belah bangsa. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembahasan RUU itu di DPR.

"Pendekatan menurunkan derajat, menyempitkan arti, dan monopoli Pancasila adalah berbahaya bagi eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila," tegas Din.

Di samping itu, Din juga menilai DPR dan Pemerintah bertindak arif dan bijaksana, karena membahas sejumlah RUU di tengah keprihatinan bangsa atas pandemi Covid-19. Bahkan Pembahasan pun dilakukan secara diam-diam, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

"Praktik demikian merupakan hambatan terhadap pembangunan demokrasi Pancasila yang berkualitas yang kita cita-citakan bersama," tandasnya.

Seperti diketahui, DPR telah menyetujui pembahasan RUU HIP sebagai inisiatif DPR, dan telah pula dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Dalam draft yang diakses pada situs DPR, disebutkan kalau salah satu fungsi RUU HIP adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan.

Fraksi PKS dan Fraksi PAN menolak pembahasan RUU ini karena penyusunan RUU HIP tidak memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak sebagai salah satu rujukan atau konsideran.

Tak hanya Fraksi PKS dan PAN, penolakan terhadap RUU itu juga meluas di luar parlemen, karena MUI, LVRI, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/POLRI (FOKO), dan beberapa elemen masyarakat yang lain telah menyatakan penolakan, karena tidak dimasuklannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai salah satu sumber rujukan RUU HIP berpotensi menghidupkan kembali paham komunisme di Indonesia, dan bahkan lebih jauh lagi, dapat membangkitkan lagi PKI yang telah dilarang oleh TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

"Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia. Dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. (rhm)