Diduga Langgar Kode Etik, BK DPRD Klarifikasi Politisi PSI

Oman Rohman Rakinda. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11/2019), memanggil  anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana untuk diklarifikasi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

Dugaan pelanggaran itu mengemuka setelah William mengekspos anggarannya dalam KUA/PPAS, salah satunya anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar oleh Dinas Pendidikan, melalui Twitter dan melalui konferensi pers pada 30 Oktober 2019.

Dugaan pelanggaran kode etik itu dilaporkan Ketua Aliansi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto ke BK pada 4 November 2019.

"Ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepadanya, tapi pada prinsipnya pertanyaan yang diajukan menyangkut empat hal yang memang harus melekat pada anggota Dewan, yakni wajib kritis, adil, profesional dan proporsional. Itu yang kita dalami," kata Wakil Ketua BK DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda kepada dekannews.com di gedung Dewan, Jakarta Pusat.

Politisi PAN ini menjelaskan, selama proses klarifikasi, William bersikap koperatif dan menjawab pertanyaan dengan baik.

Ketika ditanya apakah dalam proses itu William terlihat gelisah atau grogi? Oman menjawab tidak.

Meski demikian Oman mengakui, dari proses klarifikasi itu BK belum menyimpulkan apakah William melanggar kode etik atau tidak, karena pekan depan BK akan rapat lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya,  Sugiyanto menduga William melanggar kode etik karena anggaran dalam KUA/PPAS merupakan anggaran yang belum final karena masih harus dibahas Dewan melalui mekanisne penggunakan fungsi budgeting dan pengawasan melalui rapat rapat di komisi dan Banggar.

Dengan mengekspos anggaran yang masih mentah itu, menurut SGY, William yang merupakan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta patut diduga telah melanggar pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib).

Pasal 27 ayat (1) Tatib DPRD menyatakan, "setiap anggota DPRD dalam rapat berhak mengajukan usulan dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan Dewan". Sementara pasal 27 ayat (2) menyatakan; "usulan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD".

"Mengacu pada kedua ayat tersebut, seharusnya jika William ingin mempersoalkan anggaran dalam KUA/PPAS, dia dapat menyampaikannya dalam rapat komisi dan Banggar, bukan langsung mengeksposnya melalui Twitter dan media massa, karena dia anggota Dewan yang punya fungsi budgeting dan pengawasan," kata Sugiyanto.

Aktivis yang akrab disapa SGY ini pun meminta BK memberikan sanksi kepada William agar ke depan tak ada lagi anggota Dewan yang bertindak serampangan hanya untuk mencari panggung. (rhm)