Diduga Langgar Code of Conduct dalam Penyaluran Bansos, JPM Desak Dewas Periksa Direksi Pasar Jaya

Gedung Perumda Pasar Jaya. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM) Ivan Parapat mendesak Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Pasar Jaya agar memeriksa direksi Perumda Pasar Jaya. 

Pasalnya, direksi BUMD itu diduga melanggar Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya No. 424 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Perusahaan Umum Pasar Jaya.

"Kami sudah berkirim surat kepada ketua Dewas Perumda Pasar Jaya Bapak Rikrik Rizkiyana pada 25 September lalu," kata Ivan melalui siaran tertulis, Rabu (14/10/2020). 

Menurut dia, direksi Pasar Jaya diduga telah melanggar bab III Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya No. 424 Tahun 2018 yang mengatur tentang Standar Pedoman Perilaku. 

Huruf O bab itu menyebutkan, Insan Pasar Jaya diberikan kebebasan menyuarakan aspirasi di bidang politik dengan batasan:
(1). Tidak memberikan dana, sumbangan atau bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang berafliasi ke partai politik. 

Bab ini diduga dilanggar karena Pasar Jaya memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada Ketua DPC Perindo Jakarta Selatan Syarief Hidayatullah dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak pandemi Covid-19. 

"Dalam pemberitaan media, Syarief mengaku hanya mendapatkan pekerjaan pengepakan (packing) Bansos dari Perumda Pasar Jaya,  dan dari Kemensos. Pertanyaannya, atas dasar apakah Pasar Jaya memberikan SPK kepada Syarief? Apakah atas nama pribadi? Partai? Atau nama Ormas yang di pimpin, yakni GPMI (Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia)? Dan bolehkan SPK diberikan bukan atas nama perusahaan?" tanya Ivan. 

Aktivis ini juga menuntut penjelasakan, apakah SPK yang diberikan kepada Syarief melalui mekanisme lelang atau penunjukkan? Karena selama ini Pasar Jaya belum pernah mengumumkan melelang pengadaan Bansos. Padahal, anggaran untuk Bansos Covid-19 yang diambil dari Pos Belanja Tak Terduga (BTT) Pemprov DKI Jakarta sangat besar, yakni sekitar Rp5,3 triliun, dan sesuai Perpres. No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses penunjukkan hanya diperkenankan untuk proyek dengan nilai Rp200 juta ke bawah. 

Ivan menegaskan, jika Syarief mendapat SPK berdasarkan penunjukkan, maka patut diduga direksi Pasar Jaya juga melanggar bab III Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya No. 424 Tahun 2018 huruf D (benturan kepentingan), dan huruf B (integritas,  keberagaman lingkungan kerja dan nepotisme/persekongkolan). 

Seperti diketahui, pada 17 September 2020 lalu Forum Aktivis Jakarta (Fajar) mengundang media untuk meliput aksi unjuk rasa yang akan digelar di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada 21 September 2020.

Dalam aksi itu, Fajar akan mengungkap dugaan penyimpangan Bansos Covid-19, karena menurut investigasi yang dilakukan, diduga anggaran Bansos diselewengkan karena Syarief membeli mobil Lexus. Fajar meminta Syarief diperiksa. 

Syarief membantah tuduhan itu karena katanya, dia cuma punya mobil Fortuner. 

Ivan mengakui sangat menyesalkan adanya temuan Fajar tersebut. Apalagi karena sebelumnya, keluhan terkait penyaluran Bansos telah muncul sejak kali pertama Bansos digelontorkan Pemprov DKI melalui Pasar Jaya dan Dinas Sosial pada April 2020.

Dalam keluhan itu warga mengaku banyak warga miskin terdampak Covid-19 yang tidak menerima Bansos dalam bentuk paket Sembako itu. Bahkan pada Juni 2020, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menemukan beras Bansos yang berkutu. 

"Kebijakan Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan menyalurkan Bansos ini sangat bagus. Karenanya, jangan dicederai oleh perilaku-perilaku korup dan tidak bertanggung jawab dalam pelaksaannya," tutup Ivan. (rhm)