Diduga Kuat Hermawan Sulistyo Ingin Gagalkan BKS Sebagai Menhub

Prof Hermawan Sulistyo. [foto:ist]

Jakarta, Dekannews - Pesta demokrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 telah usai. Presiden Jokowi telah melantik Kabinet Menteri Indonesia Maju (KIM). Namun, ada hal menarik yang tidak luput dari perhatian kita tentang rumor upaya penggagalan pelantikan Budi Karya Sumadi (BKS) sebagai Menteri Perhubungan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo.

Hermawan menyebar petisi bersama Forum Akademisi untuk Demokrasi kepada Presiden Joko Widodo. Dalam petisi itu Hermawan menarasikan "TIDAK  MENGANGKAT BUDI  KARYA  SUMADI  PADA  JABATAN  TINGGI  NEGARA  APAPUN,  hanya  karena mengandalkan  perkoncoan  UGM".

Sangat jelas Hermawan memfitnah Jokowi melakukan nepotisme dalam pemilihan Budi Karya Sumardi (BKS) sebagai Menhub dalam periode pertama kepemimpinannya. Nafsu syahwat untuk mengagalkan BKS ditindaklanjuti Hermawan dengan menyebar sejumlah link berita negatif.

Untuk tujuan ini, Staf Ahli Kapolri bahkan mengawali penyebaran link-link berita itu dengan tuduhan tidak mendasar dan tidak sesuai fakta yang ada. Ia menuliskan "Kalau Tetty Paruntu" gagal jadi calon menteri dengan alasan diperiksa KPK, BKS (Budi Karya Sumadi) seharusnya juga gagal karena terlibat korupsi di Kemenhub. 

Hermawan menyertakan link kasus yang menjerat Antonius Tonny Budiono. Diketahui, Tonny merupakan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) yang telah dinonaktifkan karena diduga menerima suap.

Link berita yang disebar ingin menunjukan kepada publik bahwa Budi Karya bungkam dalam kasus korupsi tersebut. Pada kenyataannya, BKS mampu menunjukan dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut dengan mendatangi KPK untuk mendukung secara tuntas kasus tersebut. BKS memberikan sepenuhnya keterangan dan kesaksian yang dibutuhkan penegak hukum.

BKS juga bersedia bersaksi di pengadilan Tipikor 28 Maret 2018 terhadap kasus tersebut. Komitmen terhadap transparansi informasi dan kesediaannya memberikan keterangan di pengadilan merupakan bukti yang kuat, Budi Karya tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Karena itu, langkah Hermawan ini sarat dengan kepentingan pribadi. Rumor beredar di kalangan Kemenhub, Hermawan sering kali berusaha menemui BKS. Namun BKS enggan menemuinya.

Rumor itu juga mengatakan kedatangannya untuk menemui BKS terkait proyek di lingkungan lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Hal ini terungkap dalam catatan media digital

Seperti dikutip dari detiknews.id, Kamis (26/7/2018). Ternyata gelar terhormat tak menjamin seseorang itu bersih apalagi punya track record baik. Gelar tidak analog dengan kelakuan. Profesor pun bisa jadi mafia proyek.

Di era Jokowi yang anti KKN terjadi pembersihan di berbagai lembaga negara, khususnya kementerian. Yang namanya mafia proyek pasti disikat. Termasuk di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja.

Kenal nama Profesor Hermawan Sulistyo yang dikenal dengan nama Kikiek? Ternyata dia -diduga kuat- adalah mafia proyek di lingkungan perkeretaapian.

Seorang aktivis 1998 yunior Kikiek berkata, pantas Kikiek kaya raya karena main proyek di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Menurut aktivis itu, Kikiek munafik. Di kalangan aktivis berlagak idealis tapi ternyata bromocorah proyek juga.

Serangan Kikiek ke Ditjen Perkeretaapian tak lain karena proyeknya digagalkan Jokowi. Presiden sudah membaca sepak terjang Kikiek berdasarkan laporan Badan Intelijen Nagara (BIN). Kikiek memang jadi atensi BIN karena membawa paham komunisme. Dalam bukunya, Palu Arit di Ladang Tebu, Kikiek jelas membela PKI (Partai Komunis Indonesia). BIN mencurigai Kikiek keluarga PKI.

Kembali ke Proyek
Polisi menangkap Henry Hidayat (38) dan Dedy Gunawan (37) pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Henry ditangkap terkait kasus narkoba. Ditangkap bersama VR (31) teman wanitanya di suatu hotel di wilayah Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat.

Siapa Henry Hidayat?
Henry Hidayat, lahir di Banyuwangi, 2 Mei 1980. Jabatan sekarang Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretariat BPSDM Kemenhub.

Jabatan sebelumnya PPK/Fungsional Umum Balai Tehnik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa bagian Timur khususnya di Makassar Sulsel dan merangkap jabatan struktural sebagai Kasi Lala dan Keselamatan Perkeretaapian di BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur.

Suami Nawang Wulan D Ambarwati yang juga bekerja di Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub memang dikenal sebagai lelaki hidung belang dan diduga sudah lama jadi budak narkoba.

Namun di balik semua itu dia juga diduga sebagai pemain proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan. Henry tak bekerja sendirian tapi dibantu Dedy Gunawan, PPK Jawa Barat, yang juga ditangkap polisi.

Henry Hidayat dalam menjabat sebagai PPK di Makassar, sudah menjadi rahasia umum di sering melakukan deal tertentu dengan pelaksana proyek dengan menargetkan harus memberikan fee kepada dirinya minimal sebesar 1% dari nilai kontrak. Dia bekerja sama dengan Dedy Gunawan PPK Jawa Barat.

Masih mengutip detiknews.id, penyimpangan yang dilakukan Henry dan Dedy Gunawan dalam pengerjaan proyek perkeretaapian di Makassar tergolong sistematis dan terselubung karena tidak menggunakan metode Mark Up Anggaran maupun Pengurangan Spek, sehingga tidak mudah untuk dijejaki.

Henry terkenal di kalangan PPK dan Kepala Balai mempunyai power untuk mengatur jabatan PPK dan Kepala Balai di Ditjen Perkeretaapian. Sehingga para PPK dan Kepala Balai takut serta patuh dengan Henry.

“Walaupun hanya sebagai PPK Makasar namun Henry dapat mengatur dan merekomendasikan pemenang di proyek kereta balai lainnya se Indonesia,” kata sumber.

Metode secara sistematis yang dimaksud karena PPK memiliki kewenangan dalam mengatur nilai proyek dan persyaratan dari beberapa peserta lelang tender proyek.

Lelang tender proyek memang dilakukan secara transparan pada LPSE Kemenhub, namun karena PPK memiliki kewenangan mengatur nilai proyek dan persyaratannya sehingga dengan mudah menskenariokannya agar pemenang tender dari perusahaan yang sudah bekerjasama atau menjalin hubungan dengan PPK. Hal ini dapat diasumsikan “Misalnya dalam pengerjaan suatu proyek X (Proyek yang tergolong besar) sebenarnya dapat dibagi beberapa paket agar dapat dikerjakan pula oleh beberapa perusahaan, namun dalam implementasinya meskipun juga sudah dibagi dalam paket pengerjaan, pembagiannya diatur sedemikian rupa (semisal dapat dibagi menjadi 5-6 paket, hanya dibagi 3 paket) sehingga banyak perusahaan yang tersingkirkan karena tidak sanggup memenuhi kategori dan perusahaan yang memiliki hubungan dengan PPK masuk dalam kategori persyaratannya,” sumber yang enggan ditulis namanya menjelaskan.

Perusahaan yang memenangkan proyek hanya berputar di sekitar lingkaran itu saja bahkan terkadang joint antar kontraktor.

Kedudukan Henry Hidayat sebagai PPK Makassar, karena dinilai sudah melampaui ketentuan banyak juga diprotes.

Pada Senin 14 November 2016, Gerakan Sosial Kontrol Indonesia Timur (Gestur), berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jl.Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar pembangunan di Pemprov wilayah Indonesia Timur yang menabrak aturan yakni Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk ditindak sesuai proses hukum.

Koordinator Gestur Andi Hasbiansyah saat itu menjelaskan satu diantara yang terterindikasi menabrak dan melanggar Peraturan Menteri tersebut adalah seperti pengangkatan Henry Hidayat sebagai PPK Satker Perkeretaapian Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan Permenhub No. 14 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut jelas PPK yang sudah menjabat selama 2 tahun berturut-turut tidak diperbolehkan untuk ditunjuk kembali pada kantor UPT/Satker yang sama.

Pada 4 Oktober 2017 di Jakarta, Presidium Centeral Gerakan Mahasiswa (CGM) Yongki menyesalkan terkait posisi Henry Hidayat sebagai PPK Satker Perkeretaapian Sulawesi Selatan (Sulsel) yang jelas menabrak dan melanggar Peraturan yang tidak sesuai dengan Permenhub No.14 Tahun 2015, karena sudah menduduki beberapa periode pada jabatan dan satuan kerja yang sama.

Henry Hidayat dalam mempertahankan kedudukannya sebagai PPK, banyak diketahui juga di lingkungan Ditjen Perkerataapian kabarnya mempunyai kedekatan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan seorang anggota DPR RI Prof Hermawan Sulistyo yang dikenal dengan panggilan Prof Kikiek.

Keterkaitan ini terlihat sewaktu proyek kereta Makasar - Pare-Pare dilakukan audit tertentu dan dibatalkan lelangnya yang kemudian menimbulkan intervensi dari luar termasuk Prof Kikiek

Henry dimutasi dari jabatannya semula PPK Makassar Ditjen Perkeretaapian ke Kasubbag TU dan Rumga BPSDM, terhitung mulai tanggal 02 Mei 2018.

Hermawan Sulistyo
Dari kebijakan tersebut disinyalir Henry meminta bantuan kepada Prof Hermawan Sulistyo alias Kikiek untuk mendukungnya. Hal ini adanya kesesuaian dari statement yang dikeluarkan Prof Kikiek di beberapa media adanya pemecatan secara besar-besaran pada eselon 3 dan 4 di lingkungan Kemenhub dan Pemberhentian Proyek Perkeretaapian di Makassar.

Indikasi Lelang Pengadaan Proyek yang diduga melibatkan atau adanya campur tangan Henry Hidayat sewaktu menjabat PPK, berkaitan dengan hasil ADTT (Itjen Kemenhub) yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 April 2018 terhadap kegiatan pelelangan di Balai Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Timur

“Dari 5 Paket Pelelangan Barang dan Jasa, terdapat 4 Paket yang terindikasi Proses Pelelangan dan Penetapan Pemenang tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan turunannya dan direkomendasikan Pelelangan Harus Dinyatakan Gagal, ” kata sumber.

Dari 5 Paket tersebut 2 diantaranya Paket Pengadaan di wilayah Sulawesi Selatan dan terdapat 1 Paket Indikasi tidak sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 serta dinyatakan dengan Rekomendasi Pelelangan Harus Dinyatakan Gagal.

Guna menguatkan dugaan sepak terjang Prof Kikiek disertakan beberapa link berita berikut ini: 
https://detiknews.id/opini/hermawan-sulistyo-sang-profesor-makelar-proyek/
(https://m.liputan6.com/news/read/3131344/datangi-kpk-menhub-dukung-proses-hukum-dirjen-hubla)
https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/13/menhub-budi-karya-siap-bantu-kpk
http://m.tribunsatu.com/read-4918-2018-07-26-hermawan-sulistyo--sang-profesor-makelar-proyek-%C2%A0.html#sthash.Wc5RWmeN.dpbs

Dari data yang disampaikan sejumlah media tersebut, dugaan kuat penolakan untuk bertemu, menjadi awal bagi Hermawan Sulistyo melakukan fitnah kejam kepada BKS dengan membuat petisi dan penyebaran link berita.

Tentunya fitnah dan tudingan yang dilakuan Hermawan Sulistyo menjadi perseden buruk bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. (dbs/dra/kir)