Diduga Dikriminalisasi, Bupati DPD LIRA Agra Minta Perlindungan LPSK

M Saleh Selian dan pengacaranya, Andi Syafrani, saat mengajukan permohonan perlindungan hukum ke LPSK. (Dok: LIRA)

Jakarta, Dekannews- Bupati DPD LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Aceh Tenggara (Agra) M Saleh Selian mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) RI karena menduga sedang ada pihak-pihak yang sedang berupaya mengkriminalisasi dirinya.

Dugaan kriminalisasi ini muncul menyusul viralnya kasus dugaan monografi Desa Agra pada 2016 - 2017 yang tak kunjung tuntas ditangani Kejari (Kejaksaan Negeri) Kutacane. Monografi Desa Agra tersebut menggunakan dana desa sebesar Rp7 miliar yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Agra.

Berdasarkan rilis yang diterima dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (15/10/2019), diketahui kalau Saleh merasa sedang dikriminalisasi karena saat ini ada pihak-pihak yang berupanya membuat dirinya dikenai sanksi dalam statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Dugaan kriminalisasi itu, katanya, sudah mulai muncul sejak baliho bertuliskan "Lawan Korupsi dan tuntaskan kasus Dugaan Monografi Desa serta Evaluasi Kinerja Kajari Kutacane'' yang ia pasang di papan reklame milik Pemkab Agara pada 18 April 2019 sore, malam harinya sudah hilang karena dicuri OTK.

"Padahal tempat pemasangan baliho itu hanya berjarak 150 meter dari Mapolres Agara. Pemasangannya pun dengan membayar pajak dan diberitahukan kepada Kapolres Agra saat itu, Bapak AKBP Hardeny, melalui surat," katanya.

Setelah hilangnya baliho tersebut, tak lama kemudian  Sekretaris Daerah Kabupaten  (Sekdakab) Agra mengeluarkan surat bernomor 060/784/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikirimkan kepada kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tempat dimana dirinya bertugas, yakni kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

Dalam surat itu Sekdakab meminta kepala Dinas Perkimtan agar memberinya sanksi sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dengan dalih karena PP Nomor 53 Tahun 2010 melarang ASN melaporkan dugaan korupsi melalui organisasi perkumpulan.

Tak hanya sampai di situ, sekretaris Dinas Perkimtan mengatakan kepadanya bahwa apabila ia tidak dikenai sanksi,  maka Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri)  Kutacane akan "mengurusi" dapur Dinas Perkimtan.

Apa yang dikatakan sekretaris dinas itu ia rekam dan ia lampirkan dalam berkas permohonan perlindungan kepada LPSK.

"Saya sangat menyayangkan surat Sekda tersebut, karena seharusnya Sekdakab bangga ada ASN-nya yang peduli pada pencegahan tindak pidana korupsi, bukan malah dikenai sanksi. Apalagi karena selama ini, sebagai ASN, saya aktif melaksanakan kewajiban saya," katanya.

Saleh berharap permohonan perlindungan yang diajukannya kepada LPSK, Senin (14/10/2019), segera ditindaklanjuti.

Surat permohonan bernomor 35/LIRA- AGARA/PH/X/2019 itu ia ditembuskan ke KPK RI dan Jaksa Agung. (rhm)