Didasari 15 Alasan, James Nilai Politisi PSI Lebay Karena Ributkan Anggaran di KUA/PPAS

James Arifin Sianipar. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Bendahara Kaukus Peduli Jakarta (KPJ) James Arifin Sianipar heran karena meski baru mendapatkan pelatihan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kok anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta justru malah menjadi bodoh.

Hal ini disampaikan terkait kehebohan yang dibuat anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana karena pada 30 Oktober 2019 dia menggelar jumpa pers di kantor Fraksi PSI DPRD DKI dan mempersoalkan anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar yang datanya didapat dari KUA/PPAS APBD 2019.

Selain itu, melalui akun Twitter-nya, @willsarana, William juga meributkan angaran pembelian ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, dan pembelian 7.313 unit komputer dan beberapa unit server senilai Rp121 miliar yang juga ia temukan di KUA/PPAS APBD 2020.

"Kok anggota DPRD jadi bodoh. Padahal anggota DPRD terpilih (melalui Pileg 2019) baru saja mendapatkan pelatihan dari Kemendagri yang dilakukan di Bandung (tentang) "Fungsi Anggota DPRD dalam Pembahasan Anggaran 2020"," katanya kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Sabtu (2/11/2019).

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 ini menambahkan, dalam konteks permasalahan yang dipersoalkan William tersebut, ia menilai politisi PSI itu telah salah kaprah.

"Bahasa gaulnya lebay. Kenapa saya katakan demikian?" tanyanya.

Politisi NasDem ini menyebut 15 alasan yang membuat dirinya menilai William salah kaprah alias lebay.

1. PSI memiliki fraksi di DPRD DKI Jakarta, dan dalam setiap tahapan pembahasan anggaran, anggota DPRD mempunyai kewenangan untuk mengoreksi dan mendalami setiap mata anggaran kegiatan dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemprov/SKPD. Silakan dipertanyakan dalam rapat resmi tersebut. Silakan dikoreksi jika tidak setuju.

2. Saat ini pembahasan APBD DKI Jakarta 2020 baru memasuki tahapan pembahasan Rancangan KUA/PPAS, belum membahas RAPBD-nya. Masih banyak tahapan lainnya.

"Saya berharap bro sis di PSI tetap kritis," katanya.

3. Yang dipermasalahkan politisi PSI bukan item kegiatan, tapi di bawahnya lagi, yaitu komponen rincian biaya.

"Perlu saya sampaikan,  item satuan kegiatan dalam RAPBD jumlahnya ribuan. Apalagi item rinciannya. Mungkin bisa ratusan ribu," jelasnya.

4. Sebagai anggota DPRD yang menjadi representasi rakyat, seharusnya cara berpikir politisi PSI besar, berpikir dalam skala, bukan pedagang klontong. Yang harus dikritisi politisi PSI adalah apakah usulan masyarakat dari proses berjenjang Musrenbang diakomodir? Bagaimana kesesuaian RAPBD dengan RPJMD/Visi Misi Gubernur? Bagaimana kaitannya dengan RPJP maupun program nasional? Program-program apa saja dari pemerintah yang perlu dibenahi dalam APBD?

5. Untuk rincian komponen anggaran biaya, biarkanlah jadi domain instansi lain. Lagipula sekarang sudah ada e-Purchasing/e-katalog. Tidak mungkinlah Pemerintah belanja barang aneh-aneh. Biarlah LKPP yang melakukan seleksi harga barang/jasa

6. Hal lain yang ingin saya jelaskan di sini adalah mengenai sistem e-budgeting di DKI Jakarta yang sistemnya membutuhkan rincian sampai komponen biaya dari tingkat perencanaan. Hal ini tentu baik, tapi dari ekspose media yang kita lihat, ternyata sistem tersebut tidak se-smart yang kita bayangkan.

7. Pembahasan anggaran di DPRD sangat dinamis, karena satuan kegiatan yang dibahas biasanya banyak berubah. Hari ini dibahas, besoknya SKPD sudah harus membuat RAPBD baru yang sudah dikoreksi. Anda bisa bayangkan bagaimana mereka harus merevisi komponen rincian anggaran yang mungkin besoknya berubah lagi?

8. Jadi, Tim Operator Input data ke KUA/PPAS untuk membuat dummy. Seperti Anggaran Lem Aibon, itu dummy untuk BOP sebesar Rp82 miliar, karena kalau mereka harus mengisi rincian anggaran BOP sebesar Rp82 miliar, itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama

9. Yang diramaikan politisi PSI adalah situs yang khusus untuk internal SKPD, yaitu input Renja (rencana kerja) SKPD yang sebenarnya bukan dokumen publik. Apakah yang dilakukan SKPD dengan menginput anggaran secara sembarang adalah salah? Iya, mereka salah. Pertanyaan, kenapa mereka harus membuat dummy anggaran rincian seperti itu? Bisa jadi karena SDM yang dipekerjakan untuk melakukan input rincian anggaran masih sangat kurang

10. Yang lebih penting untuk dikritisi adalah MUSRENBANG (musyawarah perencananaan pembangunan), mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi karena Musrenbang adalah satu-satunya cara bagi rakyat untuk mengakses APBD secara formal dan betul-betul terlibat aktif

11. Tugas DPRD mengawal hasil Musrenbang, memastikan usulan dari bawah betul-betul diakomodir dan dijadikan nomenklatur dalam APBD agar jangan sampai hasil Musrenbang yang berisi daftar keinginan dan kebutuhan rakyat, berubah menjadi daftar isian keinginan elit birokrasi, bahkan menjadi daftar isian proyek Dewan

12. Terkait poin 11, seringkali usulan rakyat abc ternyata keluarnya xyz, usulan rakyat perbaikan saluran keluarnya jadi beli gerobak sampah dan seterusnya

13. Anggota DPRD juga harus memastikan Musrenbang betul-betul berjalan secara demokratis dan berkeadilan di tiap tingkatan dengan melibatkan semua stakeholder, mulai dari RT/RW, pemuda,  perempuan, profesional, akademisi dan lain-lain

14. Kalau Musrenbang diselenggarakan di pasar,  maka kelompok pedagang harus ikut terlibat, kalau di pesisir kelompok nelayan harus terlibat, kalau di kawasan industri kelompok buruh harus terlibat dan seterusnya

15. Jadi, selain mengawal hasil Musrenbang, yang juga penting dilakukan anggota DPRD adalah memastikan bahwa proses Musrenbang betul-betul melibatkan semua stakeholder dan aspirasinya didengar, juga usulan kepentingannya dicatat dan di masukkan dalam rencana kerja pemerintah

Sebelumnya, tindakan William mempersoalkan anggaran di KUA/PPAS juga mendapat kritikan tajam dari Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto. Aktivis ini bahkan berencana melaporkan politisi PSI itu ke Badan Kehormatan (BK) Dewan karena menduga tindakan William menghebohkan item anggaran dari KUA/PPAS ke ranah publik melanggar kode etik Dewan. (rhm)