Dibebani Target Pajak Rp 49 Triliun di 2020, Kepala BPRD Optimis

Faisal Syafruddin. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Meski dikritik Kaukus Peduli Jakarta (KPJ), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta tetap memasang target pemasukan pajak sebesar Rp49 triliun pada 2020, atau naik Rp4 triliun dari target pada APBD Perubahan 2019 yang sebesar Rp45 triliun.

Meski demikian, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syaruddin mengatakan, ia optimis dapat mengejar target itu.

"Kita lakukan optimalisasi. Tahun depan akan ada pemasangan Tax Online System secara masif, dan pemberlakuan Perda BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang baru," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Selain hal tersebut, tambahnya, Perda Pajak Parkir dan Perda PPBJ (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yang merupakan pengganti Perda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), telah diminta untuk disetujui Dewan. Rancangan kedua Perda tersebut saat ini telah dj Bapemperda (Badan Pembuatan Peraturan Daerah), karena diserahkan tahun ini. Tahun depan kedua Raperda tersebut diharapkan telah disahkan.

"Itu yang menjadi triger kita untuk mencapai estimasi target pajak 2020," katanya.

Faisal menjelaskan, pajak parkir harus dinaikkan agar ada asas keadilan dan pemerataan, karena pengelola parkir off street yang dikenai pajak parkir, baik yang beroperasi di Jakarta maupun daerah penyangga seperti Banten, Bekasi, Bogor dan Depok adalah perusahan yang sama alias perusahaan yang itu-itu juga.

Namun, kata dia, pajak parkir di daerah penyangga sudah dinaikkan menjadi 30%, sementara Jakarta masih 20%.

Ia meyakini,  jika pajak parkir dinaikkan, di samping dengan tax online system,  potensi kenaikan pajak parkir bisa mencapai Rp575 miliar.

"Itu jumlah yang signifikan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Kaukus Peduli Jakarta (KPJ) Ruslan Amsyari mengkritik target  pajak sebesar Rp49 triliun pada 2020, karena menurutnya, pajak apa yang bisa bombastis dan atraktif dapat melakukan lonjakan kenaikan yang luar biasa?

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019  itu menilai, Sekda sebagai ketua TAPD DKI telah memberikantarget yang tidak realistis kepada BPRD, karena pada 2018 BPRD diberi target Rp38 triliun, lalu dinaikkan menjadi Rp44,1 triliun pada APBD Penetapan 2019, dan dinaikkan lagi menjadi Rp44,5 triliun pada APBD Perubahan 2019. Padahal, realisasi pajak pada 2018 hanya Rp37 triliun.

Menurut politisi Hanura itu, data yang ia peroleh, hingga 8 November 2019, dari target Rp44,5 triliun pada APBD Perubahan 2019, pendapatan pajak baru terealisasi Rp33,2 triliun, sehingga ia memprediksi, pada Desember 2019 realisasi pajak kemungkinan berada di kisaran Rp39-40 triliun.

"Saya yakin kalau target pajak tahun depan mencapaii Rp49 triliun, defisit akan kembali terjadi pada APBD 2020 akibat optimis Sekda  yang berlebihan dan asistennya yang terlalu overconfident," tegas Ruslan pada 11 November 2019. (rhm)