Dibantah BKD Soal Lelang Jabatan, Amir: Pejabat Bikin Surat Pernyataan Karena Diancam

Amir Hamzah. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah membantah pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir bahwa tiga pejabat yang jabatannya dilelang, telah membuat pernyataan bersedia diganti kapan saja.

Ketiganya antara lain kepala Biro Umum dan wakil kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

"Yang saya tahu berdasarkan informasi rekan dekat dan rekan kerja para pejabat itu,  hanya dua orang yang sudah membuat pernyataan, sedang yang satu belum," katanya kepada dekannews.com di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dua pejabat yang sudah membuat surat pernyataan siap dimutasi kapan saja, lanjut Amir, membuat surat pernyataan itu di hadapan Sekda dan kepala BKD dengan ancaman kalau tak mau menadatangani surat pernyataan, mereka akan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Tapi di BAP karena apa, tak jelas," imbuh Amir.

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menilai, dengan adanya pejabat yang belum membuat pernyataan, berarti jabatannya masih terisi, sehingga jika jabatannya tetap dilelang, maka melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena kedua aturan perundang-undangan ini mengatur bahwa seleksi jabatan tinggi dilakukan kalau ada jabatan lowong.

Sementara itu, tindakan BKD dan Sekda mengancam pejabat agar membuat surat pernyataan telah melanggar tiga dari sembilan prinsip sistem merit yang tertera dalam lampiran Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Istansi Pemerintah.

Prinsip yang dilanggar adalah prinsip 1, 2 dan 4 yang berbunyi:
Prinsip 1: Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil
Prinsip 2: Memperlakukan pegawai aparatur sipil negara secara adil dan setara
Prinsip 4: Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat

Tindakan memaksa dengan ancaman tersebut juga melanggar pasal 3 Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktik yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan

Amir bahkan mengatakan bahwa tindakan seorang pejabat membuat surat pernyataan siap mengundurkan diri kapan saja agar jabatan yang didudukinya dapat dilelang, tidak diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 maupun dalam PP Nomor 11 Tahun 2017.

Karenanya, jika Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi atas dasar surat pernyataan tersebut, maka KASN patut diduga melanggar pasal 120 ayat (3) dan (4) UU No 5 Tahun 2014.

Pasal 120 ayat (3) UU No 5 Tahun 2014 menyatakan: Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat dan jabatan tinggi madya di instansi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini:
a. Pembentukan panitia seleksi
b. Pengumuman jabatan yang kosong
c. Pelaksanaan seleksi
d. Pengusulan nama calon

Pasal 120 ayat (4) UU No 5 Tahun 2014 menyatakan: Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana dinaksud pasal 113 dan pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal:
a. Pembentukan panitia seleksi
b. Pengumuman jabatan yang lowong
c. Pelaksanaan seleksi
d. Pengusulan nama calon
e. Penetapan calon
f.  Pelantikan

Sebelumnya, Amir mencurigai adanya tujuan tersembunyi di balik seleksi terbuka yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk pengisian jabatan tinggi pratama dan jabatan tinggi madya (eselon II).

Pasalnya, seleksi yang dilakukan sejak 12 November 2019 lalu dan hasilnya akan diumumkan pada 20 Desember 2019 itu ternyata tak hanya melelang jabatan yang saat ini kosong, namun juga melelang jabatan yang masih terisi.

"Sedikitnya ada tiga jabatan yang masih terisi yang ikut dilelang, yakni jabatan kepala Biro Umum, wakil kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), dan Biro Tapem (Tata Pemerintahan)," kata Amir kepada dekannews.com di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Ia menyebut, pelelangan jabatan yang masih terisi ini melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena kedua aturan perundang-undangan ini mengatur bahwa seleksi jabatan tinggi dilakukan kalau ada jabatan lowong.

Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 5  menyatakan: "Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur, red) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua)  tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mermenuhi syarat jabatan yang ditentukan".q

Sementara Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 5  menyatakan: "Penggantian Pejabat Tinggi Utama dan Madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah setelah mendapat persetujuan presiden".

Mengacu pada kedua ayat pada pasal 116 tersebut, Amir mempertanyakan apa motivasi Pemprov DKI Jakarta melelang jabatan yang masih terisi? Apakah alasan penggantiannya? Dan apakah sudah mendapat persetujuan presiden?

Pernyataan Amir ini kemudian dibantah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Chaidir. Ia mengatakan, ketiga pejabat itu telah menandatangani surat pernyataan siap diganti kapan saja karena ingin kembali ke jabatan fungsional Widyaiswara (WI)

"Benar (ketiga jabatan itu masih terisi), tapi pejabatnya sudah membuat pernyataan permintaan sendiri untuk kembali ke WI," katanya kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/12/2019).

Chaidir menambahkan, pernyataan itu sudah dilaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan sebelum lelang jabatan dilakukan, KASN telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan seleksi terbuka.

"Jadi, tak ada peraturan yang dilanggar. Ketentuannya,  sejauh pejabat definitif membuat pernyataan dan tidak keberatan (untuk diganti), hal ini di perbolehkan. Kecuali pejabat definitif berkeberatan, maka hal tersebut yang melanggar ketentuan," tegasnya.

Ketika ditanya apakah ketiga pejabat itu semuanya membuat pernyataan? Chaidir mengiyakan.

"Iya, yang bersangkutan tidak berkeberatan jabatannya dilakukan seleksi terbuka," katanya.

Ketika ditanya apa yang membuat ketiga pejabat itu mundur?

"Ya ingin ke jabatan fungsional Widyaswara," jawabnya.

Ketiga diingatkan bahwa ketiga pejabat itu pasti punya alasan, karena pejabat ikut seleksi untuk mendapat jabatan. Masak mereka yang sudah mendapat jabatan kemudian melepas jabatannya begitu saja?

"Hak PNS untuk alih ke jabatan fungsional, tidak dilarang. Itu alasannya yang bersangkutan," jawab Chaidir.

"Apa ada kesalahan, sehingga mereka diminta mundur dengan terhormat, Pak?" tanya Dekannews lagi.

"Tidak ada. Yang bersangkutan memang ingin ke WI.  Hak PNS," tegas Chaidir. (rhm)