Diancam Moeldoko, Din: KAMI Hanya Takut Kepada Allah SWT

Presidium KAMI Rochmat Wahab (kiri), Gatot Nurmantyo (tengah), dan Din Syamsudin (kanan). (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews- Hubungan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendadak memanas, menyusul pernyataan Moeldoko yang dipublikasikan media, Kamis (1/10/2020). 

Dalam pernyataannya itu, Moeldoko menuding KAMI adalah sekumpulan kepentingan yang membuat kegaduhan, dan secara eksplisit mengancam akan mempidanakan KAMI jika menganggu stabilitas politik.  

Indikasi memanasnya hubungan itu terbaca dari reaksi KAMI atas pernyataan itu. Presidium yang juga dekladator KAMI, Din Syamsudin, bahkan sampai membuat pernyataan tertulis bahwa KAMI hanya takut kepada Allah SWT. 

Menurut deklarator KAMI yang lain, Syahganda Nainggolan, ada beberapa faktor yang dapat mengganggu stabilitas politik, dan dari faktor-faktor tersebut, keberadaan KAMI bukan salah satu pemicunya. 

"Stabilitas politik mungkin terganggu jika: 1. Fiskal tak cukup urus negara, pandemi & rakyat miskin. 2. Mikirin bank2 goyang + uang LPS plus selamatkan konglo via BI cetak uang. 3. Pergantian Panglima TNI tak mulus. 4. Pancasila digoyang, dll. Semua itu tanggung jawab rezim, bukan KAMI," katanya melalui @syahganda, Jumat (2/10/2020). 

Sementara melalui keterangan tertulis yang disebarkan kepada media, Din mengatakan kalau Moeldoko agaknya belum membaca isi Deklarasi KAMI yang bertajuk "Maklumat Menyelamatkan Indonesia" secara seksama, apalagi memahami isinya secara mendalam.

"KAMI bertanya tentang jalur hukum apa yang dimaksud Bapak KSP Moeldoko? Bukankah penyampaian aspirasi oleh rakyat adalah sesuai dengan Hukum Dasar, yaitu UUD 194, yang memberi kepada rakyat warga negara kebebasan berserikat dan berpendapat, termasuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum? Ataukah mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah agar KAMI menggugat Pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang dilakukannya? Suatu hal yang dapat dilakukan namun belum dipikirkan," sindirnya. 

Mantan ketua PP Muhammadiyah ini mengakui kalau KAMI adalah sekumpulan kepentingan, karena memang KAMI mempunyai banyak kepentingan, antara lain:
(a). Meluruskan Kiblat Bangsa dan Negara yang banyak mengalami penyimpangan, (b). Mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada).
(c). Mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.
(d). Mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang  yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh.
(e). Mengingatkan  Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya, termasuk KSP, bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," tegas Din 

Salah satu tokoh Nasional ini pun meminta agar Moeldoko dan para staf di Istana agar tidak mudah melempar tuduhan kepada KAMI, dan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
(a). Apakah KAMI yang memecahbelah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI, yang patut diduga direkayasa bahkah didanai pihak tertentu yang justeru memecahbelah rakyat?
(b). Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan Pemerintah yang tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspriasi rakyat yang justeru berandil dalam menciptakan instabilitas itu? 
(c). Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara) ataukah Pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiyai sendiri tes kesehatan?

Din pun mengingatkan Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar "ancaman" kepada rakyat. 

"Pada era demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman. Bagi KAMI, semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan. KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya," pungkas Din.

Untuk diketahui, kepada wartawan, Kamis (1/10/2020), Moeldoko mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan berpendapat tiap individu atau kelompok. Hanya saja, mantan Panglima TNI ini menegaskan jika juniornya, (Ketua Presidium KAMI) Gatot Nurmantyo Cs sudah mengganggu stabilitas politik, maka ada tindakan juga yang harus ditempuh.

"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," ujar dia. 

Moeldoko melihat, kegaduhan belakangan ini  yang dilakukan KAMI sudah dihitung. Ia juga menegaskan, pemerintah dan aparat meresponsnya juga tergolong biasa. Menurut dia, kehadiran KAMI adalah dinamika politik dalam sebuah bernegara.

"Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali.  Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," tegas dia. (rhm)