Di Jakarta Banyak TKA Tak Bisa Berbahasa Indonesia, Pemprov Disarankan Bentuk Tim Work

Syarifuddin. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Pemprov DKI Jakarta disarankan untuk membentuk Tim Work guna mengantisipasi serbuan tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok. 

Pasalnya, saat ini telah ditemukan banyak TKA yang tidak dapat berbahasa Indonesia dengan ciri-ciri berkulit putih, bermata sipit dan berbahasa China yang bekerja di sektor yang tidak memerlukan keahlian khusus, seperti menjadi pelayan, buruh, bahkan pengemudi taksi online. 

Dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di Gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019), terungkap kalau TKA-TKA yang diduga ilegal tersebut antara lain ditemukan di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK), apartemen dan kawasan industri, antara lain di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara. 

"Dalam era globalisasi sekarang ini, kita memang tidak dapat menolak TKA. Mau tidak mau kita harus menerimanya. Tapi harus ada batasan. Kalau untuk yang non-skill atau pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus,  janganlah dari luar karena di dalam negeri pun masih banyak sekali anak bangsa yang menganggur," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syariduddin di Gedung Dewan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). 

Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta ini menilai,  ada beberapa sebab mengapa ditemukan banyak TKA tak bisa berbahasa Indonesia di Jakarta. 

Pertama, karena pemerintah pusat menggunakan skema block grand untuk investasi asing maupun proyek yang dibiayai pemerintah pusat dari hasil pinjaman alias utang, karena skema ini membuat uang, alat, teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang dipekerjakan berasal dari negara si investor atau si negara pemberi pinjaman. 

Kedua, kebijakan pemerintah membuka pendaftaran menjadi WNI secara online membuat warga Tiongkok dapat dengan mudah menjadi WNI dan masuk ke Indonesia untuk bekerja,  meski tak bisa berbahasa Indonesia. 

Ketiga, lemahnya pengawasan aparat terkait terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan visa kerja, visa kunjungan dan visa wisata. 

"Masalah TKA ini memang domain Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, tapi Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) harus bisa melakukan langkah-langkah preventif, dapat melakukan deteksi awal, sehingga keberadaan para TKA dapat diatasi," katanya. 

Kemudian, lanjut Syarifuddin, karena masalah TKA merupakan kewenangan Imigrasi, agar kinerja Disnakertrans efektif, hendaknya Pemprov DKI membentuk Tim Work yang anggotanya adalah Disnakertrans, Imigrasi, Kepolisian dan Satpol PP. 

Tim ini kemudian ditugaskan untuk melakukan sweeping dan inspeksi mendadak (Sidak) secara berkala di tempat-tenpat rawan TKA ilegal seperti kawasan industri, tempat wisata, mal, hotel dan restoran. 

"Kita khawatir karena saat ini pun ternyata ada sopir Grab yang tidak bisa berbahasa Indomesia," tegasnya. 

Syarifuddin menyakini, kalau maraknya TKA yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu dibiarkan, ke depan anak bangsa ini hanya akan menjadi penonton di kotanya sendiri karena bukan mereka yang mendapatkan pekerjaan. 

Ketika ditanya pendapatnya tentang kinerja Disnaketrans selama ini, Syarifuddin mengatakan masih kurang maksimal. 

"Karena itu saat pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran)/PPAS (Prioritas dan Flatform Anggaran Sementara) 2020 Dinas mengajukan pembelian empat unit mobil perasional khusus yang akan digunakan untuk melakukan lengecekan-pengecekan dan Sidak, kita tambahkan menjadi sembilan agar setiap Pemkot juga punya mobil yang seperti itu. Harapannya,  kinerja Disnakertrans akan meningkat," imbuhnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, saat rapat dengan Disnakertrans kemarin, anggota Komisi B Nur Afni Sajim mengungkap bahwa di Jakarta ternyata telah banyak TKA yang tidak bisa berbahasa Indonesia. TKA-TKA itu ia temukan di PIK, kawasan industri,  dan bahkan ketika ia naik Grab Car, pengemudi taksi online itu tidak hisa berbahasa Indonesia. 

Yang memprihatinkan, sementara TKA yang diduga ilegal itu membanjiri Jakarta, angka pengangguran di Jakarta saat ini masih berada di angka 279.314 orang. 

Akibatnya, karena setiap kali Suku Dinas Nakertrans di lima wilayah kota administrasi di Jakarta menggelar Jobfair jumlah pengunjung selalu membludak, hingga sekitar 5.000 orang,  pada 2020 mendatang penyelenggaraan Jobfair ditambah dari tiga kali menjadi empat kali. 

Menyikapi hal ini, Syarifuddin meminta Disnakertrans dan jajarannya melakukan tiga hal ini agar warga Jakarta yang masih menganggur tidak tersisih karena kalah bersaing dengan TKA ilegal dan non ilegal. 
1. Meningkatkan SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Contohnya pengelasan di bawah laut yang dibutuhkan perusahaan galangan kapal
2. Tak hanya menyelenggarakan Jobfair, tapi juga menyediakan informasi ketenagakerjaan secara online
3. Perusahaan-perusahaan di setiap wilayah memprioritaskan warga di wilayah tersebut dalam memberikan kesempatan kerja. (rhm)