Di Hadapan Pengurus PWI DKI Jakarta, Ketua MPR: Pasca Pilpres, Rakyat Harus Move On

Pengurus PWI DKI Jakarta berfoto bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan. (Foto: PWI Jaya)

Jakarta, Dekannews-- Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta masyarakat move on pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni 2019 yang menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. 

Pasalnya, selama Pilpres 2019 yang berbarengan berbarengan dengan Pileg 2019, rakyat Indonesia terpolarisasi pada dua kutub, yakni pemilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Zulhas,  panggilan akrab Zulkifli Hasan, Pilpres sekadar permainan politik (political game), dan jangan menjadi alat pemecah belah.

"Seringkali saya bilang, just a political game. Semua harus sadari itu. Jadi, jangan baper terus. Kapan move-on nya kalau terus bermain perasaan," kata ketua MPR itu, Kamis (18/7/2019) sore, saat menerima perwakilan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta 2019-2024 yang dipimpin oleh ketuanya, Sayid Iskandarsyah, di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat. 

Politisi PAN itu menegaskan, setelah Pilpres dan Pileg, rakyat Indonesia harus move on dan kembali ke basic kita masing-masing. 

"Yang semula bekerja, ayo kerja lagi," imbuhnya. 

Zulhas mengingatkan, tujuan Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres, bertujuan untuk persatuan, bukan sebaliknya, sehingga setelah gelaran pesta demokrasi itu selesai, rakyat harus bersatu lagi. 

"Yang menang bertugas mempersatukan Indonesia," tegasnya. 

Seperti diketahui, selama gelaran Pilpres, rakyat Indonesia terbelah 'menjadi Kampret', julukan pendukung Prabowo-Sandi; dan Cebong, julukan untuk pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Saat Prabowo dan Jokowi bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan,Sabtu (13/7/2019), keduanya mengatakan bahwa kini tak ada lagi Cebong dan Kampret,  yang ada Garuda Indonesia/Merah Putih. 

Soal Koalisi Adil Makmur,  koalisi pengusung dan pendukung Prabowo-Sandi yang terdiri dari PAN, Gerindra, PKS, Demokrat dan Berkarya, Zulhas mengakui telah dibubarkan Prabowo pasca putusan MK. 

"Tapi kerjasama masih bisa dilanjutkan dalam proyek lain karena masih ada Pilgub, Pilbub, dan lain-lain di berbagai daerah. Untuk menghadapi perhelatan ini tidak bisa sendirian. Partai yang satu akan bekerjasama dengan partai yang lain," katanya. 

Soal wacana koalisi dengan Jokowi yang sedang hangat dibicarakan, ketua umum PAN ini mengatakan kalau dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak ada oposisi. 

"Kita tak ada oposisi, multi partai iya, tapi oposisi tak ada dalam sistem ketatanegaraan kita. Yang ada musyawarah mufakat," katanya.

Meski demikian,  mantan Menteri Kehutanan itu mengatakan, untuk masalah kabinet, hal itu merupakan hak dan kewenangan presiden untuk memilih anggota kabinetnya. 

"Hak presiden untuk membentuk kabinet. Itu hak prerogatif presiden," tegasnya. 

Zulkifli Hasan sebelumnya berhalangan menghadiri pelantikan kepengurusan PWI Jaya 2019-2024 pada 2 Juli lalu di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Sebagai gantinya, Ketua MPR itu memenuhi janji untuk menerima audiensi pengurus PWI Jaya 2019-2024 yang dipimpin Sayid Iskandarsyah. 

Sayid Iskandarsyah didampingi antara lain oleh Johnny Hardjojo, Toni Limbong dan Heru Pujihartono dari Dewan Penasehat, Diapari Sibatangkayu dari Dewan Kehormatan Provinsi (DKP), serta Kesit Budi Handoyo, Arman Suparman, Irmanto, Iqbal Irsyad dan Kadirah dari jajaran pengurus harian. (rhm)