Dewan Konstitusi Aljazair Batalkan Penyelenggaraan Pilpres pada 4 Juli

Ribuan warga Aljazair berunjuk rasa, meminta pemerintahan elit yang berkuasa sejak Aljazair merdeka, diakhiri. (Foto: Reuters)

Algiers, Dekannews- Dewan Konstitusi Aljazair membatalkan penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) yang dijadwalkan pada 4 Juli 2019.

"Dalam putusannya pada Minggu (2/6/2019) waktu setempat, Dewan Konstitusi Aljazair mengatakan tidak mungkin menyelenggarakan Pilpres untuk memilih pengganti Presiden Abdelaziz Bouteflika pada 4 Juli karena hanya dua kandidat yang bertarung, dan keduanya telah ditolak Dewan Konstitusi," demikian dilansir Aljazeera, Senin (3/6/2019).

Meski demikian, menurut media itu, Dewan Konstitusi tidak menetapkan tanggal baru Pilpres, dan meminta kepada presiden sementara Abdelkader Bensalah untuk mengatur pemungutan suara di kemudian hari.

Putusan Dewan Konstitusi itu otomatis akan memperpanjang masa jabatan Bensalah yang semula ditetapkan hingga 9 Juli.

Presiden Abdelaziz Bouteflika mengundurkan diri pada 28 April 2019 setelah menghadapi gelombang demo besar-besaran warganya. Demo terjadi setelah presiden yang berkuasa sejak 1999 dan dalam kondisi kesehatan yang buruk itu, kembali mencalonkan diri untuk bertarung di Pilpres 4 Juli 2019.

Gelombang demonstrasi itu membuat satu per satu pejabat sipil dan militer yang loyal kepadanya, balik badan dan meninggalkan pemerintahan presiden berusia 82 tahun itu.

Kepala Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Ahmed Gaïd Salah dalam pidato yang disiarkan televisi pada 2 April 2019 mengatakan, parlemen harus menolak keikutsertaan Abdelaziz dalam Pilpres.

“Parlemen harus mengajukan pasal 102 konstitusi, sehingga Abdelaziz tak layak untuk memerintah karena kesehatannya memburuk,” kata dia.

Namun meski Abdelaziz telah mengundurkan diri dan Bensalah ditunjuk sebagai penggantinya untuk sementara, demonstrasi ternyata1 berlanjut dengan tuntutan baru, yakni menuntut Bensalah yang merupakan mantan ketua Majelis Tinggi, mengundurkan diri, dan kekuasaan para elit yang memerintah Aljazair sejak merdeka dari Perancis pada 1962, diakhiri.

"Aksi protes kami sekarang telah memasuki minggu ke-16. Bensalah harus mendengarkan aspirasi kami," kata Mohamed Kirat, profesor studi media Universitas Qatar yang ikut berunjuk rasa.

Ia menegaskan, Bensalah harus mundur karena dengan jabatannya kini sebagai presiden sementara, dia dan Perdana Menteri Noureddine Bedoui masih berkuasa, sehingga tidak ada jalan bagi warga Aljazair untuk memilih presiden baru.

Pada Jumat, ratusan ribu warga Aljazair kembali turun ke jalan-jalan di Algiers dan kota-kota lain untuk menyerukan agar Bensalah dan Perdana Menteri Bedoui yang diangkat Abdelaziz hanya beberapa hari sebelum ia mengundurkan diri, juga mundur. Pilpres pada 4 Juli sebelumnya telah disetujui kepala militer Aljazair, Jenderal Ahmed Gaid Salah, yang menangani massa transisi setelah Abdelaziz mundur.

Salah pulalah yang menyerukan pemakzulan Abdelaziz, meski sebelumnya dia juga merupakan pendukung presiden yang sakit-sakitan itu. (rhm)