Demo DLH, Baranusa Minta Rekrutmen PJLP Prioritaskan Warga Jakarta

Massa Baranusa saling dorong dengan sekuriti DLH, karena massa ingin masuk ke halaman, tapi dicegah. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews-- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Senin (11/1/2021), didemo massa Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Cabang DKI Jakarta.

Massa yang berjumlah sekitar 10 orang itu protes karena DLH DKI dan jajarannya mempekerjakan banyak penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) ber-KTP luar Jakarta.

"Kita datang untuk meminta agar DLH memprioritaskan warga DKI dalam rekrutmen PJLP, karena pengangguran di Jakarta sudah membludak," kata Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan, di lokasi aksi.

Ia mempertanyakan untuk apa DLH dan jajarannya merekrut PJLP dari luar Jakarta, sementara warganya sendiri banyak yang membutuhkan?

"Waktu kampanye Pilkada Jakarta 2017, Gubernur Anies Baswedan berjanji bahwa rekrutmen di BUMD dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan warga Jakarta. Nah, kalau nyatanya DLH merekrut banyak PJLP dari luar Jakarta, sekarang komitmen atas janji itu kami pertanyakan," tegasnya.

Ketika diberitahu bahwa alasan DLH merekrut PJLP ber-KTP luar Jakarta karena banyak pelamar dari Jakarta yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan, maka pelamar dari luar Jakarta diterima, Adi menampik alasan itu.

Menurut dia, kalau memang kualitas pelamar dari Jakarta tidak memenuhi persyaratan, seharusnya diberdayakan, bukan justru merekrut orang dari luar Jakarta.

Adi menduga bahwa ada sesuatu di balik perekrutan PJLP dari luar Ibukota tersebut, karena kata dia, hal seperti ini bukan baru pertama kali terjadi.

"Yang kita khawatirkan, yang terjadi di tempat lain terjadi juga di DLH, seperti misalnya yang mau diterima kerja harus nyogok dulu," katanya.

Adi menegaskan, jika aksinya ini tidak didengar DLH, maka pihaknya akan menemui Gubernur Anies Baswedan dan akan mengirim surat ke DPRD.

Dalam aksinya yang dilakukan di depan pintu gerbang DLH, Baranusa membentangkan dua spanduk panjang yang satu di antaranya bertuliskan "Mendesak Pejabat Terkait Bidang Pengadaan Tenaga Kerja Mundur dari Jabatannya Sekarang Juga".

Aksi di tengah siang bolong ini sempat diwarnai aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas sekuriti DLH, karena ketika pengunjuk rasa hendak masuk ke halaman DLH, dicegah oleh para sekuriti itu.

Untuk meredam suasana yang makin panas, korlap aksi, Reza, diterima Kasubag Umum DLH Dadang, untuk beraudiensi. Pertemuan itu tak lama, karena tak sampai 15 menit, Reza telah keluar dari gedung kantor DLH.

Kepada dekannews.com, Dadang mengatakan kalau atas permintaan pengunjuk rasa, ia hanya dapat menampung, karena ia bukan bagian yang menangani  rekrutmen PJLP.

"Tadi sudah sempat saya kontak pejabat yang berwenang menangani itu, tapi tidak diangkat. Kepada Beliau (Reza) tadi juga saya sampaikan, kalau punya data tentang PJLP yang bukan warga Jakarta, serahkan ke kami, nanti kami tindak lanjuti," katanya.

Dadang mengakui kalau berdasarkan Pergub Nomor 212 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 125 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan PJLP, rekrutmen PJLP harus memprioritaskan warga Jakarta.

Ketika ditemui, Reza mengatakan kalau ia dan kawan-kawannya membawa data tersebut.

"Tapi karena Pak Dadang bukan yang berwenang, tidak mau kami berikan. Nanti saja kami serahkan langsung kepada yang berwenang menangani PJLP," tegasnya.

Sebelumnya, pada 22 Desember 2020 silam, seorang narasumber dekannews.com juga sempat mempersoalkan rekrutmen PJLP di lingkungan DLH DKI Jakarta yang dinilai ganjil dan mencurigakan.

Pasalnya, dari hasil rekrutmen yang selama ini dilakukan DLH, terdapat ratusan PJLP ber-KTP luar Jakarta yang dipekerjakan di dinas tersebut. Mereka mayoritas dari Bekasi.

"Dari hasil penelusuran saya, di Sudin LH Jakarta Timur saja terdapat sekitar 30 orang PJLP ber-KTP luar Jakarta. Belum lagi yang di Sudin LH Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Saya perkirakan jumlahnya ratusan orang," kata narasumber yang enggan disebutkan namanya itu.

Dari sekitar 30 PJLP ber-KTP luar Jakarta di Sudin LH Jakarta Timur, berdasarkan data yang dibeberkan narasumber ini, terdapat PJLP berinisial IF yang beralamat di Pondok Gede, Bekasi; FR yang beralamat di Bintara, Bekasi; HH yang beralamat di Cileungsi, Bogor,  dan R yang beralamat di Bantar Gebang, Bekasi.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas (Sekdis) LH Indro Martono menjelaskan, warga luar Jakarta yang dipekerjakan sebagai PJLP di-SKPD-nya untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan.

Sebab, kata dia, banyak pelamar dari Jakarta yang tidak lolos seleksi karena tidak memenuhi persyaratan, tidak kapabel, dan lain sebagainya,  sehingga agar kuota cukup, peserta dari luar Jakarta yang lolos seleksi pun diterima dan dipekerjakan.

"Pada prinsipnya, setiap ada rekrutmen PJLP, pelamar ber-KTP Jakarta selalu kami perioritaskan, tapi karena yang lolos seleksi tidak sampai memenuhi kuota, untuk menutupi kekurangannya, maka yang dari luar Jakarta kami terima kalau lolos seleksi," katanya.

Indro membantah ada permainan dalam rekrutmen PJLP ini, karena kata dia, rekrutmen dilakukan secara online, melalui komputer, sehingga antara pelamar dengan panitia rekrutmen tidak ada kontak. Apalagi bertemu secara langsung.

Ketika ditanya tentang adanya kemungkinan admin dari rekrutmen online itu diintervensi, dia juga membantah kemungkinan itu.

"Itu tidak mungkin," katanya. (rhm)