Degradasi Moral dan Komitmen DPRD DKI

Suasana Sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. [ist]

Jakarta, Dekannews - DPRD DKI Jakarta hingga memasuki awal bulan akhir tahun anggaran berjalan belum juga melakukan pembahasan RAPBD TA 2020. Hal ini terjadi karena masih ada kegiatan kunjungan kerja dan bimbingan teknis (bintek) bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

Padahal Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, pada Sidang Paripurna Nota Kesepahaman KUA & PPAS 2020, Rabu (27/11), memerintahkan kepada Kepala Sekretariat DPRD untuk tidak memfasilitasi kunjungan kerja dan kegiatan bimbingan teknis (bintek). Faktanya, selang sehari putusan sidang paripurna, Wakil Ketua dari Fraksi PAN melakukan kunker ke Bali sejak Kamis sampai Sabtu (28 - 30 November). Lalu, pada awal Desember, seluruh anggota DPRD DKI sebanyak 106 orang melaksanakan kegiatan Bintek di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. 

Menangapi kondisi ini, Direktur Eksekutif INFRA Agus Chairuddin menyatakan telah terjadi degradasi moral, melanggar komitmen dan tidak memiliki integritas pada anggota DPRD DKI Periode 2019 - 2024. "Ketua dan pimpinan dewan lainnya menjilat ludah sendiri untuk tidak melakukan kunjungan kerja dan kegiatan bimbingan teknis. Nyatanya, ada Wakil Ketua DPRD yang melakukan kunker untuk program yang tidak jelas bersama keluarganya. Ditambah Ketua dan pimpinan dewan serta anggotanya melaksanakan kegiatan bimbingan teknis. Jelas ini sangat melanggara keputusannya sendiri," tegas Agus kepada dekannews.com, Senin (2/12/2019), di Jakarta. 

Dalam kesempatan tersebut, Agus memerinci kunker yang dilakukan Zita Anjani. Putri dari Ketum PAN ini melakukan kunker dengan program yang tidak jelas. Justru Zita berangkat bersama suami, anak, asisten rumah tangga, tenaga ahli dan seorang staf Sekretariat DPRD. "Rombongan ini kunker di Bali selama tiga hari dengan penerbangan Garuda Kelas Bisnis. Selama kunker anggaran yang dihabiskan mencapai Rp28 juta," beber Agus.

Pun demikian, lanjut Agus, kegiatan bintek yang dilaksanakan mayoritas anggota DPRD DKI jelas mencederai putusan paripurna pada Rabu (27/11/2019). Anggaran yang dihabiskan lebih besar ketimbang Kunker Zita Anjani.

Terkait dengan dua masalah di atas, lanjut Agus, sangat  mendukung keputusan Kepala Sekretariat DPRD DKI Yuliardi tidak memfasilitasi rembes anggaran yang diajukan Zita Anjani. "Untuk hal ini saya mengapresiasi langkah Sekwan. Namun mengapa Sekwan DPRD Yuliardi tidak melakukan hal yang sama untuk tidak memfasilitasi Bintek anggota DPRD?" pungkas Agus. 

Terkait berita tersebut, Zita Anjani tidak bisa dikonfirmasi. Mengingat Zita juga ikut Bintek. (kir)