Dana Nasabah BNI Ambon Dirampok, Erick Tohir Diminta Evaluasi Jajaran Direksi dan Komisaris

Gedung Bank BNI Cabang Ambon [ist]

Jakarta, Dekannews - Perlu kita pahami secara baik bahwa dunia perbankan dalam melakukan usahanya berdasarkan asas kepercayaan. Prinsip kepercayaan itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Asas kepercayaan merupakan suatu asas yang menyatakan usaha bank dilandasi hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Maka untuk menjaga kepercayaan tersebut, menurut Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly, bank wajib menerapkan manajemen resiko yang tepat dan disini juga perlu adanya sebuah pengawasan ekstra dari pihak terkait, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun pihak internal bank itu sendiri. Dan itu yang akan menjadi penjamin hak nasabah yang telah menaruh kepercayaan dalam berinvestasi pada bank tersebut.

Masih menurut Adhy, kita bisa melihat ada sebuah kepercayaan publik yang begitu besar terhadap dunia perbankan, contoh realnya, nasabah menabung atau juga mendepositokan dananya itu tanpa jaminan dari bank. 

"Ini semua didasari atas apa, kalau bukan asas kepercayaan tadi. Jadi disaat ada persoalan terjadi yang mana mengakibatkan kerugian nasabah/konsumen maka disitulah peran bank dalam menunjukan bahwa mereka layak atas kepercayaan konsumen itu dengan bertanggung jawab penuh terhadap semua kerugian yang dialami konsumen terlebih lagi jika kerugian tersebut akibat kejahatan yang dilakukan oleh pihak internal sendiri," demikian dikatakan Adhy kepada dekannews.com, Senin (9/2/2020), di Jakarta.

Pasal 1 ayat (2), UU Perbankan menyebutkan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit  atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam kasus BNI Cabang Ambon, lanjut Adhy, yang mana merupakan sebuah bank BUMN, yang berstatus perseroan terbatas (PT) maka kita juga harus merujuk pada UU NOMOR 40 TAHUN 2007 tentang perseroan terbatas.

Kejahatan dalam kasus bank BUMN ini bisa dikategorikan sebagai  risiko operasional, yang masuk ke dalam “Loss Event Types” khususnya “Internal Fraud”. "Jadi kasus ini perlu dikembangkan lebih lanjut, sebab para direksi harus turut bertanggung jawab. Sesuai dengan pasal 1 ayat 5, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mana dengan jelas menyebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
"Dalam hal ini, BNI  merupakan Perseroan Terbatas yang harus mengikuti atau merujuk pada  UU PT. Oleh karena itu para direksi harus  turut bertanggung jawab atas raibnya dana nasabah pada BNI Cabang Ambon yang sementara ini ditaksir mencapai angka Rp300 Milyar dan ini akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh para pegawai bank itu sendiri (fraud internal)," terang Adhy.

Dalam kasus ini, kata Adhy, sangat tidak tepat bila pihak BNI Cabang Ambon terkesan ingin lepas tangan atas kerugian nasabah yang telah menaruh kepercayaan mereka terhadap bank tersebut. BNI merupakan BUMN, di sini negara wajib hadir memberikan solusi demi penyelematan hak nasabah yang merupakan bagian dari warga negara.

"Sejak awal sudah kita sampaikan, Faradiba Jusuf (Kepala Pemasaran KCU BNI CAB AMBON) bukan aktor tunggal, sehingga kejahatan apa yang terjadi, kami beranggapan ini adalah sebuah konspirasi pihak internal. Benar analisa kita, yang mana dengan ditetapkannya beberapa orang di internal BNI Ambon, bahkan terakhir Ditreskrimsus Polda Maluku juga menetapkan salah satu karyawan BNI Cabang Makassar sebagai bagian dari tersangka maka telah membenarkan kesimpulan selama ini, bahwa ini sebuah kejahatan yang melibatkan pihak internal BNI secara sistimatis dan juga melibatkan pihak pihak eksternal," beber Adhy.

Untuk itu kejahatan ini harus dikembangkan dan diusut tuntas, sebut Adhy, namum perlu diingat dalam proses penegakan hukum, aparat Kepolisian Polda Maluku juga diharapkan tidak tebang pilih. Mengingat BNI merupakan Bank BUMN maka kasus ini harusnya mendapat perhatian serius dari Menteri BUMN Erick Tohir untuk mengevalusi jajaran direksi dan komisaris, yang kalau mau dilihat dari hasil RUPS-LB Agustus 2019 kemarin hanya berisikan wajah - wajah lama.

"Pak menteri jangan hanya mau fokus dengan persoalan - persoalan yang di depan mata saja, banyak kasus - kasus kejahatan dalam BUMN yang sangat mengorbankan masyarakat. Ini jangan didiamkan. Jajaran direksi dan komisaris harus dievaluasi, sehingga jajaran pimpinan BNI Cab Ambon juga bisa direstrukturisasi. Sebab kejahatan yang terjadi adalah murni kejahatan yang dilakukan pihak internal Bank BNI," tegas Adhy.

Dalam kasus - kasus yang terjadi pada BUMN, imbuh Adhy, harusnya ini menjadi pelajaran bagi Erick Tohir selaku Menteri BUMN yang baru, bahwa posisi - posisi strategis dalam BUMN seperti jajaran direksi maupun komisaris. Jangan hanya dilihat yang ada di depan mata. Harus kita akui banyak yang sudah terkontaminasi oleh kepentingan kepentingan politik. Masih banyak SDM-SDM yang berkualitas yang tidak pernah dikasih kesempatan maupun tidak pernah coba ditelusuri oleh pemerintah pusat. 

"Padahal banyak sekali sumber daya manusia yang berada di daerah - daerah yang memiliki kemampuan serta profesionalitas maupun komitmen yang patut diperhitungkan. Ini sebuah catatan kritis yang harus dilihat secara baik dan profesional oleh Menteri BUMN," pungkas Adhy. (kir)