Dalam Menerbitkan Izin, Wakil Ketua DPRD Minta DPM PTSP Perhatikan Kemaslahatan Umat

Abdurrahman Suhaimi. (Foto: Dekan)

JakartaDekannews- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) untuk mempehatikan kemaslahatan umat dalam menerbitkan perizinan.

Pernyataan ini disampaikan menyusul reaksi Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) DKI Jakarta yang menolak kebijakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu menerbitkan izin untuk eks Hotel Alexis, Jakarta Utara.

"Perizinan harus juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan keumatan. Masukan dan kritik masyarakat harus mendapatkan perhatian yang proposional," katanya kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Senin (14/10/2019).

Politisi PKS ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka, setiap usaha yang melanggar hukum ditertibkan berdasarkan hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis (10/10/2019) lalu Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) DKI Jakarta mengirimkan surat bernomor 028/PW.GPA.DKI/VIII/X/2019 tentang Penolakan Izin Alexis. Surat ditujukan langsung kepada Kepala DPM PTSP Benni Agus Chandra.

menolak kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) menerbitkan izin untuk eks Hotel Alexis, Jakarta Utara.

"Info yang kita dapat A1, PTSP akan menerbitkan izin untuk eks Alexis," kata Ketua PW GPA DKI Jakarta Muhammad Razvi Lubis kepada dekannews.com  melalui telepon, Jumat (11/10/2019).

Ia menjelaskan, pihaknya menolak penerbitan izin itu karena jenis usaha yang akan dikelola tetap sama, yakni bar, restoran dan lainnya, serta tetap berlokasi di di gedung eks Hotel Alexis di Jalan RE Marthadinata, Ancol, Jakarta Utara. Meski pun namanya bukan lagi Alexis.

"Kita khawatir karena lokasi usahanya di tempat yang sama, jenis usahanya juga sama meski namanya beda, ini hanya kamuflase untuk menghidupkan lagi bisnisnya yang lama yang membuat Alexis ditutup Gubernur Anies Baswedan pada 2018," katanya.

Razvi pun mengingatkan DPM PTSP untuk tidak membuat kegaduhan baru karena pasca penutupan Alexis, situasi masyarakat dapat dikatakan kondusif, sehingga jika izin untuk eks Alexis diterbitkan, masyarakat dipastikan kembali bergejolak.

"Penerbitan izin itu juga bisa mencoreng nama Gubernur," tegasnya.

Hotel Alexis dan semua usaha yang berada di dalamnya, seperti bar dan karaoke ditutup karena pada Maret 2018 Pemprov DKI Jakarta mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) PT Grand Ancol Paragon, perusahaan pemilk hotel yang berada di Jalan RE Marthadinata, Ancol, Jakarta Utara, tersebut.

Gubernur Anies Baswedan menyebut, TDUP itu dicabut karena selain menyediakan jasa prostitusi, pihaknya juga menduga terjadi perdagangan manusia di Alexis.

Sebelum TDUP PT Grand Ancol Paragon dicabut, Hotel Alexis selalu disorot masyarakat karena dicurigai menyediakan jasa prostitusi dan rawan peredaran Narkoba.

Saat kampenye Pilkada Jakarta 2017, Anies berjanji akan menutup hotel itu jika kecurigaan masyarakat dapat dsebagai buktikan.

Anies memenuhi janjinya setelah dilantik menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022 pada Oktober 2017, karena aparat Pemprov DKI menemukan bukti bahwa hotel itu memang melakukan pelanggaran seperti yang dicurigai masyarakat.

Rezvi mengatakan, pihaknya memberi waktu sepekan kepada DPM PTSP untuk menjawab surat penolakan yang ia kirimkan.

"Jika surat diabaikan, kami akan melakukan aksi di kantor DPM PTSP," tegasnya.

Hingga berita diturunkan, pihak DPM PTSP belum dapat dikonfirmasi. (rhm)