Cemaskan Pedagang Kecil, Politisi Hanura Desak Perda Perpasaran Dibatalkan

Ruslan Amsyari. (Foto: Beritajakarta)

Jakarta, Harian Umum- Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ruslan Amsyari, mengkhawatirkan rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya yang akan merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya dan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar.

Pasalnya, revisi itu dikhawatirkan akan membuat pedagang kecil pemilik warung semakin menjerit karena revisi kedua Perda itu diyakini akan semakin menutup peluang pedagang kecil untuk berkembang, karena harus head to head dengan pengusaha besar pemilik pasar modern.

"Naskah akademik untuk revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 dan Perda Nomor 3 Tahun 2009 sudah kita terima, dan akan segera dibahas," katanya melalui telepon, Minggu (28/4/2019) malam.

Politisi Hanura ini mempertanyakan untuk apa Pasar Jaya ingin merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2009, sementara pada 10 Oktober 2018 lalu DPRD telah mengesahkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 yang mengubah status Pasar Jaya dari PD (Perusahaam Daerah) menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah).

Selain itu, rencana merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 pun dibarengi dengan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2009.

"Akhirnya yang terbaca oleh saya, agaknya bos-bos di Pasar Jaya ingin setelah badan hukum perusahaannya diubah dari PD menjadi Perumda, akan ditingkatkan lagi menjadi PT, dan pada saat yang bersamaan, pengelolaan area pasar pun akan ditingkatkan agar setaraf dengan pasar modern," katanya.

Ruslan menilai, langkah Pasar Jaya ini berbahaya karena jika BUMD ini telah menjadi PT, maka bisa go publik, sehingga sebagian sahamnya dapat dikuasai swasta.

"Jika saham sudah dikuasai swasta, maka area pasar yang sudah dimodernkan otomatis tidak lagi sepenuhnya milik Pemprov DKI, tapi juga punya swasta," katanya.

Ia pun menilai bahwa kondisi ini membahayakan eksistensi pedagang kecil tradisional, khususnya para pemilik warung di lingkungan pemukiman. Pasalnya, Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang merupakan revisi dari Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, menghapus peraturan tentang zonasi antara pasar tradisional dengan pasar modern yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2002.

Perda Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan, jarak pasar modern dengan luas hingga 200 m2 harus minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional, sementara pasar modern dengan 200-1.000 m2 harus minimal berjarak 1 kilometer dari pasar tradisional, dan supermarket atau hypermarket sekurangnya harus barjarak 2,5 kilometer dari pasar tradisional.

Ruslan mengakui, akibat penghapusan zonasi itu pedagang kecil pemilik warung-warung di berbagai wilayah di Jakarta menjadi khawatir, karena jika minimarket semakin menjamur di sekitar mereka, apalagi dengan zonasi yang tidak dibatasi, usaha mereka akan semakin sulit untuk berkembang. Bahkan bisa bangkrut.

"Nah, kalau nanti Pasar Jaya telah menjadi PT dan area-area pasarnya juga telah menjadi milik swasta, apa usaha para pemilik warung itu tidak makin kepayahan karena di satu sisi harus bersaing dengan pasar modern, namun di sisi lain juga harus berjibaku dengan pedagang di area Pasar Jaya yang sahamnya juga dimiliki swasta?" katanya.

Ruslan mengaku kalau dalam 1-2 hari ini ia akan menulis surat kepada kepala Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) dan eksekutif (Pemprov DKI, red) agar revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya, dibatalkan, dan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran dicabut atau direvisi dengan memasukkan kembali ketentuan soal zonasi sebagaimana diatur pada Perda Nomor 2 Tahun 2002.

"Rencana Pasar Jaya merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2009 silakan diteruskan karena sejatinya area-area pasar tradisional memang sebaiknya dimodernkan agar pedagang tradisional yang berusaha di situ dapat lebih bersaing dengan pasar modern," katanya.

Ruslan menyesalkan karena pada Februari 2019 lalu ia telah meributkan Perda Nomor 2 Tahun 2009, namun tidak digubris.

"Kini saya mendesak Kepala Bapemperda yang juga wakil ketua DPRD DKI, Pak Ichwan Zayadi, untuk segera meninjau kembali Perda Nomor 2 karena ini menyangkut nasib pedagang kecil ke depannya. Saya tak ingin kebijakan dibuat, tapi kehidupan rakyat malah menjadi susah!" pungkasnya. (rhm)