BW Apresiasi MK Gunakan Perbaikan Permohonan Gugatan PHPU Pilpres 2019

Bambang Widjojanto dalam sidang perdana MK. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Tim hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, berbesar hati karena Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan perbaikan permohonan gugatan Pilpres yang diajukan pihaknya sebagai rujukan sidang perdana yang digelar hari ini, Jumat (14/6/2019). 

"Majelis hakim perlu diapresiasi dengan mengemukakan secara eksplisit, dengan bahasa yang implisit, bahwa permohonan yang dipakai adalah permohonan yang dibacakan di persidangan," katanya usai sidang.

Selain hal itu, mantan komisioner KPK yang akrab disapa BW ini juga mengapresiasi karena majelis hakim mempersilakan KPU sebagai pihak Termohon dan kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Pihak Terkait, menuliskan dimana posisinya jika memang punya pendapat lain.

Ia mengakui, dengan mengajukan perbaikan permohonan dan perbaikan itu digunakan majelis hakim MK, maka pihaknya berhasil mengemukakan bahwa permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan pihaknya merupakan permohonan yang mengombinasikan antara argumen kualitatif dan argumen kuantitatif.

Argumen kualitatif adalah dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dinilai melanggar prinsip konstitusi pasal 22E ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang persyaratan pemilihan umum yang Luber dan Jurdil.

"Kecurangan secara TSM menyebabkan masalah kuantitas terjadi, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi, kita juga berhasil mengkonstruksi kecurangan yang menyebabkan problem kuantiti terjadi," kata dia. 

BW mengakui, timnya juga sudah menyuguhkan informasi kalau MK ingin menguji proses persidangan ini, sudah saatnya tidak sekadar menyandingkan C1 saja, tapi C1 dan hasil imput data di Sistem Informasi Perhitungan (Situng), karena berbagai kecurangan yang terjadi di Pilpres 2019 juga terjadi di C1 plano yang dikonversi menjadi C1, yang sebagian darinya bisa dilacak dari C1 yang di-upload di Situng KPU. 

BW bahkan mengaku, Tim Hukum Prabowo memiliki metode forensik untuk mendeteksi kecurangan Pemilu, sehingga tim memiliki data yang akurat.

"Melalui proses forensik yang dilakukan tim ahli kami, kami menemukan berbagai bentuk kecurangan. Ada tujuh metode forensik yang kami pakai sehingga kami bisa menemukan data yang lebih akurat. Kita menemukan NIK ganda, kita sebut NIK gandanya di mana," kata dia. 

Meski demikian BW tak mengingkari bahwa proses persidangan masih panjang, sehingga ia berharap hasil keputusan MK kelak berpegang pada prinsip jujur dan adil. 

"Mudah-mudahan melalui keputusan yang berkeadilan dan kejujuran yang sungguh-sungguh diperhatikan. maka kita sedang membangun peradaban bangsa ini yang sebenarnya," pungkas dia. (man)