Buka Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Anwar Tegaskan MK Tak Bisa Diintervensi

Ketua MK Anwar Usman. (Foto: dtc)

Jakarta, Dekannews- Sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan pasangan 02 Prabowo-Sandi digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Sidang ini dihadiri tidak dihadiri pasangan 02 maupun pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai  Pihak Terkait. Merka diwakili kuasa hukumnya masing-masing.

Sedang Ketua KPU Arief Budiman yang lembaganya menjadi pihak tergugat, hadir.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga dipimpin oleh Bambang Widjojanto sementara tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf dipimpin Yusril Ihza Mahendra. 

Ketua KPU Arief Budiman hadir karena KPU merupakan termohon di sidang MK ini. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

"Sidang ini disaksikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu kami, seperti yang pernah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya, bahwa kami tidak tunduk kepada siapapun, dan tidak takut kepada siapapun dan kami tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun," kata Ketua MK Anwar Usman saat membuka sidang.

Usman menegaskan, MK hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi dan sumpahnya. Ia mengakui sembilan hakim konstitusi yang menyidangkan perkara ini berasal dari tiga lembaga, yakni presiden, Mahkamah Agung, dan DPR.

"Tapi kami sejak mengucapkan sumpah, maka kami merdeka. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan hanya takut kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa," tegasnya.

Pasangan 02 menggungat ke MK karena meyakini telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada penyelenggaraan Pilpres 2019 demi memenangkan pasangan 01. Saat gugatan diajukan, sedikitnya ada 51 bukti yang disampaikan kepada MK.

Sebaliknya,  KPU yang sejak awal membantah adanya kecurangan, telah pula memberikan jawaban melalui berkas sebanyak 272 kontainer yang diserahkan.kepada MK pada Rabu (12/6/2019) kemarin.

Dalam petitum PHPU yang diajukan, Prabowo-Sandi meminta MK memberikan putusan dengan amar menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden-Wares, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2019. Pasangan nomor urut 02 itu juga meminta MK memberikan putusan menyatakan perolehan suara yang benar adalah Jokowi-Ma'ruf Amin 63.573.169 (48%) dan Prabowo Sandiaga 68.650.239 (52%).

Sementara dalam keputusan yang dibacakan KPU pada 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB, lembaga penyelenggara Pemilu itu menyatakan jumlah suara sah Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 (55,5%), sedang jumlah suara sah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 (44,5%).

Sidang yant dimulai pada pukul 09:00 WIB tersebut diskors pada pukul 11:15 WIB untuk jeda salat Jumat.  (rhm)