BPPD Belum Terbentuk, Pariwisata Jakarta Jalan Di Tempat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Sanny A Irsan, pelaku usaha kepariwisataan. [foto:ist]

Jakarta, Dekannews - Sejumlah praktisi kepariwisataan menyesalkan belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di Jakarta. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No.  35 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). 


"Sampai saat ini belum terbentuk juga badan promosi pariwisata, mungkin Pak Gubernur masih banyak pertimbangan. Padahal, sesuai dengan UU No 10 Tahun 2009, Dinas Pariwisata DKI sudah mengajukan 9 orang nama representasi dari Asosiasi Pariwisata, Praktisi Pariwisata, Akademisi & dari Asosiasi Penerbangan sesuai dengan amanah Undang Undang," ujar seorang praktisi kepariwisataan, Sanny A Irsan, di Jakarta, Jum'at (20/9).
Mandeknya pembentukan badan promosi ini, kata Sanny, berdampak pada kurang maksimalnya pengembangan pariwisata dan budaya di ibu kota. Menurut Sanny, masih banyak potensi pariwisata baru yang harusnya dapat dikembangkan dan dikelola dengan lebih baik.
"Contohnya saja, besok (22/9/09) akan ada Festival Bahari di Pulau Tidung tapi gaungnya tidak maksimal dan bentuknya seperti festival biasa. Kalau saja Badan Promosi Pariwisata sudah ada, mungkin event - event festival yang sering dibuat Pemprov DKI saat ini akan lebih terdengar gaungnya. Kan tahun lalu di Pulau Tidung ada Aquathlon juga, kenapa itu tidak dilanjutkan," ucapnya heran.
Menurut Sanny, program-program yang mendukung kepariwisataan di Jakarta seperti Aquathlon di Pulau Tidung dan lainya harus berkelanjutan. Sehingga pariwisata di Kepulauan Seribu bisa bersaing dengan destinasi wisata lain di Indonesia.
"Sekarang ini Pak Gubernur mungkin menerjemahkan Jakarta Tourism Forum itu sebagai Badan Promosi Pariwisata Daerah. Padahal itu hanyalah komunitas. Ya seharusnya, Badan Promosi Pariwisata Daerah dapat segera dibentuk karena ini adalah amanah dari UU, Perda dan Pergub," tegasnya.
Dikatakan Sanny, BPPD ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan. Terutama pasal 84 ayat 4 dan pasal 86  ayat 4. Nantinya, BPPD ini akan mengkoordinasikan promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha yang ada di Jakarta. Sehingga kunjungan wisatawan ke Ibukota, baik wisatawan domestik maupun mancanegara dapat ditingkatkan dan dikelola dengan lebih baik lagi.
Sebenarnya, pembentukan BPPD ini bertujuan selain untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, juga untuk meningkatkan citra kepariwisataan. Ke depan, BPPD ini diharapkan bisa mendorong pengembangan usaha maupun bisnis pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.

BPPD yang dibentuk ini akan menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata & budaya kota Jakarta. Sebab, BPPD diamanatkan sebagai lembaga swasta independen yang bersifat mandiri dan berkependudukan di Ibukota DKI.
"Air mancur di Lapangan Banteng saja, kalau itu dikelola dengan baik bisa menjadi destinasi pariwisata baru. Selama ini, tempat itu hanya dijadikan lapangan berolahraga semata. Belum lagi pusat-pusat kebudayaan Betawi yang ada di berbagai daerah, ini harus mendapat perhatian dan kemasan baru untuk dijual ke para turis domestik dan turis internasional," terang Sanny.
Tidak hanya itu, BPPD juga berhak bekerja sama dengan fihak swasta atau fihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, setiap penggunaan anggaran yang diterimanya itu wajib diaudit akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edi Junaedi menambahkan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah masih direview oleh Tim Gubenur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dia memastikan akan secepatnya mengisi kepengurusan Badan promosi pariwisata daerah itu. "(Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah), masih direview oleh tim Gubenur," tandas Edi Junaedi. (kir)